12 Pegawai Terinfeksi Covid-19, Kemenkumham Sultra Karantina Kantor Selama 3 Hari
Kendari – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan karantina kantor selama tiga hari, mulai tanggal 14 hingga 16 Februari 2022.
Hal tersebut dilakukan karena terdapat 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor Wilayah yang dinyatakan reaktif tes swab antigen Covid-19, Jumat (11/2).
Dalam pelaksanaan karantina kantor, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba memberikan pengarahan secara virtual yang diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), H. Muslim, seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta para penjabat administrator dan pengawas kantor wilayah.
Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba membeberkan, pemberlakuan karantina kantor ini merupakan langkah untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pegawai yang terpapar.
“Hal ini juga berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Nomor Sek-5.OT.02.02 Tahun 2022,” bebernya.
Silvester Sili menegaskan, kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk segera melakukan swab pada jajaran sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lebih banyaknya pegawai yang terpapar Covid-19 ini.
“Segera lakukan swab pada seluruh pegawai, dan segera laporkan. Jika ditemukan banyak yang terpapar, segera lakukan karantina kantor dan lakukan penyinaran UV,” tegasnya.
Sementara itu terkait pelaksanaan tugas, Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kortini JM Sihotan mengatakan, bahwa walaupun diberlakukan karantina kantor, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap berjalan sebagaimana biasanya.
“Selama pelaksanaan karantina kantor dimaksud, seluruh pegawai melaksanakan Work From Home (WFH) dan tidak diperkenankan untuk bepergian atau meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan mendesak,” ujarnya.
Lanjutnya, pelaksanaan WFH akan dipantau melalui aplikasi SiAP-DI (Sistem Aplikasi Penegakan Disiplin Pegawai) oleh atasan langsung dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Untuk diketahui, aplikasi SiAP-DI sendiri adalah aplikasi inhouse Kanwil Kemenkumham dalam memantau kinerja pegawai dan telah digunakan sejak tahun 2020.
