Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Kendari

2.489 PPPK Paruh Waktu Pemprov Sultra Dapat Perpanjangan SK, Ada yang Tak Berlanjut

0
0
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, saat memberikan dokumen perpanjangan SK kepada perwakilan PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov pada momen upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra. Foto: Istimewa. (17/11/2026).

Kendari – Sebanyak 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perpanjangan Surat Keputusan (SK) masa kerja hingga Desember 2026.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyerahkan langsung SK perpanjangan tersebut dalam upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kota Kendari, Selasa (17/11/2026).

Andi mengatakan perpanjangan masa kerja itu berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2026.

Dari 2.489 pegawai yang mendapat perpanjangan, sebanyak 1.090 merupakan tenaga guru, dua tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis.

Di sisi lain, Pemprov Sultra tidak memperpanjang masa kerja 116 PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut terdiri atas 110 tenaga teknis dan enam tenaga guru.

Andi menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dengan sejumlah pertimbangan. Sebanyak tiga pegawai tidak diperpanjang karena telah mencapai batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, dan 40 orang mengundurkan diri.

Selain itu, terdapat 68 pegawai yang tidak diusulkan oleh OPD masing-masing karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

“Di antaranya telah memasuki batas usia pensiun sebanyak tiga orang, meninggal dunia lima orang, dan 40 orang mengundurkan diri,” kata Andi.

Terkait kelanjutan masa kerja pada 2027, Andi menyebut Pemprov Sultra masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Andi meminta seluruh PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas secara maksimal. Ia menegaskan, status kepegawaian dan lamanya masa kerja bukan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas seorang pegawai.

Menurutnya, keberlanjutan masa kerja PPPK Paruh Waktu juga bergantung pada hasil evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai.

Bagikan berita ini:
Tetap terhubung dengan kami: