29 Saksi Dimintai Keterangan, Polda Sultra Intensif Usut Proyek Gerbang Kendari – Toronipa

Kendari – Penyelidikan dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan Gerbang Wisata Kendari – Toronipa terus berjalan dan kini memasuki tahap pendalaman yang lebih serius. Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mengurai alur anggaran dan prosedur pelaksanaan proyek yang disebut-sebut berskala besar itu.

Penyidik kini menunggu hasil perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit tersebut menjadi kunci untuk memastikan apakah terdapat potensi kerugian negara yang timbul dari pengerjaan proyek. Tanpa hasil audit, penyidik belum dapat melangkah ke tahap penetapan tersangka.

“Untuk saat ini, kami masih menunggu hasil investigasi BPKP sebagai pihak yang menghitung potensi kerugian negara terkait pembangunan Gerbang Wisata Kendari – Toronipa,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Niko Darutama, Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, penyelidikan berjalan paralel. Puluhan pihak telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait aliran dana, mekanisme penganggaran, hingga proses pengambilan keputusan dalam pengerjaan proyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar dan tidak ada indikasi penyimpangan yang merugikan negara.

“Sudah ada 29 saksi yang kami mintai keterangan,” beber dia.

Puluhan saksi itu berasal dari berbagai unsur, mulai dari pihak pelaksana proyek, pejabat terkait, hingga pihak-pihak yang dianggap mengetahui rangkaian proses pembangunan Gerbang Wisata Kendari – Toronipa. Pendalaman kini fokus pada kecocokan data antardokumen dan temuan lapangan, termasuk kesesuaian antara laporan teknis dan realisasi pekerjaan.

Pihaknya menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan berhenti sampai batas tertentu. Setiap perkembangan akan disesuaikan dengan hasil audit BPKP dan temuan lapangan penyidik. Jika bukti yang ditemukan mengarah pada adanya tindakan melawan hukum, maka langkah lanjutan termasuk penetapan tersangka tidak dapat dihindari.