Pj. Gubernur Sultra Tugaskan Kepala OPD Dukung Manajemen Fiskal 2024
Sulawesi Tenggara – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menugaskan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung program manajemen fiskal tahun 2024. Hal itu disampaikan Andap di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (30/7/2024).
Andap mengatakan bahwa Sultra termasuk provinsi dengan kategori fiskal lemah. Di mana pendapatan daerah bergantung pada transfer pusat. Dia menyebut hal itu harus menjadi perhatian seluruh jajaran OPD Sultra.
Tugas itu merupakan strategi untuk mengendalikan target kinerja secara optimal. Andap mendorong implementasi, efisiensi, dan efektifitas birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dengan berfokus pada pendekatan money follow program, menghentikan pemborosan anggaran, melaksanakan e-government, dan memprioritaskan kinerja.
“Penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam bekerja, kita memiliki siklus manajemen kinerja yang terdiri dari tugas fungsi dan tugas wajib. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (RB) juga memiliki dua tingkatan, yaitu nasional dan instansional. Pada tingkat nasional, terdapat level makro dan mes. Sementara pada tingkat instansional terdapat level mikro. Level makro mencakup sembilan kebijakan percepatan birokrasi digital,” katanya.
Andap menyampaikan capaian indeks RB general dan RB tematik yang tidak optimal. Ia juga meminta untuk optimalisasi capaian program yang hingga saat ini belum ada data, antara lain digitalisasi e-arsip Sultra.
“Optimalkan capaian target kinerja Pemprov Sultra tahun anggaran 2024 dengan memahami siklus manajemen kinerja dan melakukan perbaikan secara komprehensif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andap mendorong para kepala OPD untuk memberikan contoh kepada jajarannya dalam tugas dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab.
“Kendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan optimalisasikan anggaran untuk kegiatan prioritas. Pahami tugas dan fungsi, jangan malas cek capaian kinerja, apakah telah sesuai perjanjian kinerja, awasi pelaksanaannya, hindari mal administrasi, serta fraud,” tegas Andap.
Dia mengimbau untuk menghindari pemberitaan negatif yang berdampak pada penurunan penilaian terhadap reformasi birokrasi. Selain itu, Andap menekankan mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tindak lanjuti hasil rekomendasi BPK, dan ke depan tidak ada temuan berulang dalam perjalanan dinas, sewa kendaraan, pengadaan barang atau jasa. Berikan penghargaan atas keberhasilan capaian kinerja dan berikan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh oknum,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Andap juga memaparkan realisasi anggaran Provinsi Sultra semester 1 tahun 2024 dengan APBD sebesar Rp5,3 triliun (Rp5.311.458.081.916) dan realisasi sebesar Rp2 triliun (Rp2.027.497.220.971) atau 38,17 persen.
