Pemkot Kendari Siapkan Langkah Strategis Atasi Defisit Riil Rp107,3 Miliar Tahun 2024
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi defisit riil anggaran tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp107,3 miliar. Fokus utamanya adalah mengembalikan keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik dan program prioritas.
Dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Senin (16/6/2025), Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, menyampaikan jawabannya atas pandangan fraksi-fraksi mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Menurutnya, defisit yang terjadi merupakan sinyal perlunya penyesuaian antara belanja dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemkot akan memperketat postur anggaran melalui efisiensi belanja operasional dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
“Penyusunan APBD ke depan akan dilakukan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kapasitas fiskal yang riil. Kami juga sedang menguatkan sistem digitalisasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi agar penerimaan daerah semakin optimal,” jelas Siska.
Untuk menjaga arus kas daerah tetap sehat, Pemkot juga merancang skema penyelesaian utang kepada pihak ketiga yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.
Siska menegaskan, seluruh kewajiban tersebut telah kembali dianggarkan dalam APBD Induk dan APBD Perubahan.
“Kami tidak ingin defisit ini menjadi beban berkepanjangan. Oleh karena itu, penjadwalan ulang pembayaran utang menjadi salah satu fokus kami agar likuiditas daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Langkah korektif lainnya mencakup evaluasi menyeluruh terhadap struktur APBD dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan belanja bantuan sosial serta hibah, yang disebut telah melalui mekanisme review, evaluasi, dan monitoring OPD teknis.
Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi terkait potensi meningkatnya utang daerah, Siska menuturkan, pemerintahannya bertekad untuk menekan laju utang baru dan memastikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan.
“Kami menyadari pentingnya menjaga kesinambungan fiskal. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus diperkuat agar tidak mengganggu agenda-agenda pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat,” tandasnya.
