Kendari 15 September 2025 15:38 WIB

Massa Duduki Ruang Paripurna DPRD Sultra, Tuntut Rekomendasi Pengesahan UU Perampasan Aset

Kendari – Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus Kota Kendari di Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/9/2025), memanas. Massa membakar ban hingga menduduki ruang rapat paripurna.

Awalnya, unjuk rasa berlangsung damai. Namun, situasi berubah setelah tidak ada satu pun anggota DPRD Sultra menemui para demonstran. Kekecewaan itu berujung pada aksi pendudukan gedung dan pembakaran ban di area kantor dewan.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, DPRD Sultra diminta segera mengirim rekomendasi kepada DPR RI terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kedua, massa menuntut DPRD merekomendasikan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketiga, mereka juga mendesak adanya peningkatan gaji guru honorer di Sultra. Terakhir, mahasiswa meminta DPRD benar-benar menjalankan fungsi representasi rakyat.

Ketua LMND Kota Kendari, Jordi Apriyanto, menegaskan aksi ini lahir dari kekecewaan yang menumpuk. Menurutnya, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala telah berjanji memberikan hasil kajian dua minggu lalu, tetapi hingga kini tak ada tindak lanjut.

“Ini akumulasi kekecewaan kami, sebab kami sudah dua minggu menunggu konfirmasi penyerahan. Saat itu Ketua DPRD Sultra menjanjikan bahwa ketika formulasi usulan kami dikaji ulang, akan langsung diserahkan, tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan,” bebernya.

Ia juga menuding pimpinan DPRD Sultra mempermainkan mahasiswa dengan memberi informasi yang tidak konsisten. Ia juga menyoroti tidak adanya perwakilan DPRD yang menemui saat menggelar aksi hari ini.

“Dia bermain-main dengan kami, maka ini puncak kekesalan kami. Kami menduduki ruangan paripurna,” tutupnya.

Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi untuk mengantisipasi eskalasi. Pihak DPRD Sultra sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi ini.