Pemprov Sultra Fokus Kembangkan Hilirisasi Kakao, Siapkan 1.300 Hektare Lahan di Lima Kabupaten
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk memperkuat hilirisasi kakao sebagai salah satu komoditas unggulan perkebunan daerah. Tahun ini, Pemprov Sultra bersama Kementerian Pertanian memulai tahap awal dengan memperkuat sektor hulu melalui pengembangan lahan kakao seluas 1.300 hektare di lima kabupaten.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Laode Muhammad Rusdin Jaya, mengatakan penguatan sektor hulu menjadi langkah strategis dalam roadmap hilirisasi kakao yang akan dijalankan secara bertahap hingga 2029.
“Untuk tahun 2025 ini, kita fokus memperkuat produksi dan produktivitas kakao. Kita mendapat alokasi 1.300 hektare yang tersebar di Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Bombana, dan Konawe Utara,” ujarnya di Kendari, Rabu (12/11/2025).
Rinciannya, Kolaka Utara dan Kolaka Timur masing-masing mendapat alokasi 300 hektare, Konawe Selatan 200 hektare, Bombana 200 hektare, dan Konawe Utara 300 hektare. Bentuk dukungan yang diberikan berupa bantuan benih unggul, pupuk, dan upah tenaga kerja (HOK) bagi petani.
Rusdin menjelaskan, langkah ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Sultra dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat fondasi hilirisasi di sektor perkebunan.
Program ini juga disebut sejalan dengan visi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, yang menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
“Selama ini produk kakao kita masih dijual gelondongan, nilai tambahnya rendah. Dengan adanya hilirisasi, kita ingin kakao Sultra bisa diolah di daerah sendiri, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan sektor hulu direncanakan berlangsung selama 2025 – 2027, sebelum memasuki tahap pembangunan pabrik pengolahan kakao pada 2028. Pabrik tersebut direncanakan dibangun di Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi salah satu sentra produksi kakao terbesar di Sultra.
Rusdin optimistis kebijakan hilirisasi ini dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi daerah, sejalan dengan upaya Pemprov Sultra untuk mendorong pertumbuhan sektor non-tambang dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.
