Muna 16 Januari 2026 13:00 WIB

Protes ke Pemda Muna, Korban Kebakaran Pasar Wakuru Jualan di Jalan

Muna – Aliansi Masyarakat dan Pedagang Wakuru menggelar aksi protes terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (14/1/2026). Aksi protes dilakukan para pedagang dengan berjualan di badan Jalan Poros Raha – Wamengkoli sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya perhatian dan solusi pemerintah pasca-kebakaran pasar.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan kepada Pemda Muna. Tuntutan itu meliputi permintaan ganti rugi atas kebakaran pasar, penyediaan lahan darurat sementara, kepastian revitalisasi pasar modern, pembenahan total manajemen pengelolaan pasar, serta mendesak aparat kepolisian mengusut penyebab kebakaran dan penyelesaian konflik lahan pasar.

Koordinator Lapangan, Rahman, mengatakan tuntutan kompensasi diajukan, karena selama ini para pedagang secara rutin membayar retribusi kepada pemerintah. Olehnya itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan solusi bagi pedagang terdampak.

“Pedagang selama ini selalu membayar retribusi. Untuk itu kami menuntut tanggung jawab Pemda Muna, termasuk penyediaan pasar darurat. Apalagi bulan Ramadan sudah dekat,” kata Rahman kepada Kendariinfo, Kamis (15/1).

Selain itu, Rahman menekankan agar Pemda Muna memastikan realisasi revitalisasi pasar modern yang sebelumnya sempat ditinjau Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti Widya Putri. Rahman juga menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pasar, terutama aspek keamanan, untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Kami minta Pemda Muna meningkatkan manajemen pengelolaan pasar, termasuk sistem keamanannya, agar kebakaran pasar tidak terulang,” tegasnya.

Massa aksi turut mendesak kepolisian melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti kebakaran Pasar Wakuru. Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting, karena menjadi dasar pemerintah daerah dalam menindaklanjuti tuntutan pemberian ganti rugi.

“Kami berharap Polres Muna segera menyimpulkan penyebab kebakaran Pasar Wakuru. Apakah benar-benar terbakar murni atau ada unsur kesengajaan,” ucapnya.

Rahman mengaku berjualan di badan jalan dimulai sejak pagi sebagai protes terhadap Pemda Muna yang dinilai lamban merespons nasib pedagang korban kebakaran. Protes pun mendapatkan respons dari pemerintah daerah dengan rapat dengar pendapat.

“Pedagang mulai berjualan di pinggir jalan sejak pagi. Ini bentuk protes atas lambannya solusi dari pemda. Alhamdulillah, dari enam tuntutan kami, pemda sudah menjawab dalam rapat dengar pendapat. Hanya saja tuntutan pertama soal ganti rugi masih menunggu penyelidikan polisi,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muna, Muh. Haidar, menyampaikan pemerintah daerah masih akan melihat kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) serta kondisi anggaran untuk membantu korban kebakaran. Ia menyebut Pemda Muna mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp300 miliar akibat kebijakan efisiensi tahun 2025.

“Bupati menyampaikan bantuan bagi korban kebakaran masih akan disesuaikan dengan PAD dan anggaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian untuk memastikan status kebakaran. Apakah murni bencana atau ada unsur kesengajaan,” kata Haidar kepada Kendariinfo, Kamis (15/1).

Wakil Bupati Muna, La Ode Asrafil Ndoasa, memastikan lahan Pasar Wakuru telah memiliki sertifikat sah dan berstatus sebagai aset milik pemerintah daerah. Legalitas lahan diperkuat dengan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muna pada tahun 2015.

“Terkait legalitas lahan pasar, semuanya sudah jelas dan bersertifikat atas nama Pemda Muna sejak 2015,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, mengungkapkan kebakaran Pasar Wakuru masih dalam tahap penyelidikan. Ia menyebut insiden kebakaran Pasar Wakuru menjadi atensi serius.

“Dalam waktu dekat, tim Laboratorium Forensik akan turun langsung ke Pasar Wakuru untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perkembangan kasus akan kami sampaikan setelah ada hasil resmi dari tim ahli agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.