Sultra Siap Surplus Perkebunan, Rp185,9 Miliar Digelontorkan untuk Perkuat Hulu pada 2026
Kendari – Pemerintah mengucurkan anggaran hampir Rp200 miliar untuk mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2026. Dana sebesar Rp185,9 miliar itu difokuskan untuk memperkuat sektor hulu sebagai fondasi menuju hilirisasi dalam tiga tahun ke depan.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbunhorti) Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, mengungkapkan bahwa total anggaran tersebut merupakan hasil verifikasi Kementerian Pertanian (Kementan) dan akan disalurkan ke 15 kabupaten di Sultra.
Penguatan hulu menjadi prioritas utama. Bantuan yang disiapkan mencakup penyediaan benih unggul, distribusi pupuk, hingga dukungan hari orang kerja (HOK) bagi kelompok tani selama proses penanaman. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan produktivitas meningkat sebelum masuk tahap hilirisasi pada 2028 – 2029.
“Untuk Kota Kendari dan Kota Baubau, alokasi bantuan lebih difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura,” kata Rusdin, Kamis (19/2/2026).
Ia menegaskan, seluruh usulan calon petani calon lokasi (CPCL) yang diajukan telah melalui proses verifikasi ketat. Pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran, baik dari sisi kelompok tani penerima maupun kesesuaian lokasi tanam.
Jika penguatan sektor hulu berjalan sesuai rencana, pemerintah optimistis surplus komoditas dapat tercapai dalam tiga tahun mendatang. Tahap berikutnya akan diarahkan pada pembangunan industri pengolahan, mulai dari skala kecil hingga besar, guna meningkatkan nilai tambah produk perkebunan daerah.
Dari total anggaran Rp185,9 miliar tersebut, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi dua daerah dengan alokasi terbesar. Kolut difokuskan pada pengembangan pala, kelapa, dan kakao, sementara Konsel mendapat porsi untuk komoditas lada, pala, dan mete.
Wilayah kepulauan juga mendapat perhatian khusus. Buton, Buton Tengah (Buteng), Buton Selatan (Busel), dan Muna Barat (Mubar) didominasi komoditas mete. Kabupaten Muna memperoleh alokasi kelapa dan mete, sedangkan Wakatobi mendapat dukungan besar untuk pengembangan kelapa.
Saat ini, program masih dalam tahap mini kompetisi di Kementerian Pertanian (Kementan). Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan bisa dimulai pada Mei atau Juni 2026 agar proses tanam berjalan sesuai kalender musim.
Rusdin menekankan, keberhasilan realisasi anggaran ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh tahapan berjalan tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi petani Sultra.
