Warga Kendari Kian Banyak Gunakan Layanan 112, Ada 2.566 Aduan Sepanjang Maret 2026
Kendari – Layanan 112 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencatat lonjakan penggunaan sepanjang Maret 2026. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kendari, total panggilan yang diterima mencapai 2.566 dari masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.854 panggilan atau sekitar 72 persen dinyatakan valid. Sementara 712 panggilan lainnya, tergolong tidak valid, seperti panggilan iseng maupun tanpa respons.
Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, menyebut tingginya angka panggilan menunjukkan layanan 112 makin dimanfaatkan masyarakat sebagai kanal pengaduan darurat.
“Jumlah panggilan yang masuk menandakan masyarakat makin percaya menggunakan 112. Kami berupaya setiap laporan yang diterima bisa segera diteruskan dan ditangani instansi terkait,” katanya dikutip dari Laman Pemkot Kendari, Kamis (2/4/2026).
Dari laporan yang valid, operator 112 kemudian membuat 199 tiket kejadian untuk ditindaklanjuti. Hingga akhir Maret, sebanyak 120 tiket atau 60 persen telah diselesaikan, sedangkan 79 laporan lainnya masih dalam proses penanganan.
Sahuriyanto juga menyoroti masih cukup tingginya panggilan tidak valid. Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu respons cepat terhadap laporan yang benar-benar membutuhkan penanganan.
“Panggilan yang tidak jelas atau bersifat iseng bisa menghambat pelayanan. Karena itu, penggunaan layanan ini perlu lebih bijak agar laporan darurat bisa ditangani maksimal,” katanya.
Berdasarkan distribusi laporan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari menerima aduan terbanyak dengan 42 kasus. Disusul PLN sebanyak 34 laporan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari dengan 25 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari sebanyak 21 laporan.
Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Kendari dan Polresta Kendari masing-masing menerima 13 laporan. Instansi lain seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menangani pengaduan sesuai bidang masing-masing.
Jenis laporan yang masuk beragam, mulai dari gangguan listrik, lampu jalan padam, permintaan penebangan pohon, hingga pohon tumbang. Warga juga melaporkan tawuran, permintaan ambulans, kebakaran, rumah rusak akibat angin kencang, hingga bak sampah penuh. Keluhan terkait kemacetan lalu lintas dan distribusi air PDAM yang tidak mengalir juga tercatat dalam laporan masyarakat.
Dari sisi penyelesaian, beberapa instansi menunjukkan capaian tinggi. Dinas Damkarmat menyelesaikan sekitar 93 persen laporan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari menuntaskan 92 persen laporan. Dinkes dan Dinsos bahkan menyelesaikan seluruh pengaduan yang diterima. PLN dan Polresta Kendari juga mencatat semua laporan telah ditindaklanjuti.
Namun, sejumlah instansi masih memiliki tingkat penyelesaian rendah. Seperti Dishub yang baru menuntaskan sekitar 5 persen laporan, sementara sebagian besar masih dalam proses. DLHK juga mencatat lebih dari separuh laporan belum selesai ditangani.
Secara wilayah, beberapa kecamatan seperti Mandonga telah menyelesaikan seluruh laporan yang masuk. Sementara wilayah lain seperti Poasia, Wuawua, Kambu, Kendari Barat, dan Kendari masih menyisakan sejumlah laporan.
