Tekan Peredaran Uang Palsu, DPRD Kendari Dorong Digitalisasi Pasar
Kendari – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM Rajab Jinik, mendorong masyarakat untuk semakin masif bertransaksi secara elektronik atau nontunai dalam aktivitas jual beli sehari-hari.
Menurut Rajab, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah menggalakkan sistem pembayaran digital, baik melalui metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) maupun transfer perbankan. Ia menilai, penggunaan transaksi nontunai menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah peredaran uang palsu di Kota Kendari.
Ia mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang kesulitan membedakan antara uang asli dan uang palsu. Kondisi ini diperparah dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga memungkinkan oknum tertentu memproduksi uang palsu dengan tampilan fisik yang sangat menyerupai uang asli.
“Dengan menggunakan metode transaksi nontunai, diharapkan mampu menekan peredaran uang palsu di wilayah Kota Kendari. Metode seperti QRIS dan transfer seharusnya sudah menjangkau hingga pedagang kecil, bahkan sampai ke pasar, sehingga persoalan uang palsu bisa diminimalisir,” ujar Rajab, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, digitalisasi transaksi tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga meningkatkan keamanan karena tidak melibatkan peredaran uang fisik. Dengan demikian, risiko masyarakat menerima uang palsu dapat ditekan secara signifikan.
Meski demikian, transaksi berbasis digital masih memiliki celah risiko penipuan. Ia mengakui masih terdapat berbagai modus penipuan digital yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti penipuan melalui tautan palsu, penyalahgunaan data pribadi, hingga manipulasi bukti transfer.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan memahami mekanisme transaksi digital yang aman. Edukasi terkait keamanan transaksi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan siber.
Selain itu, Rajab meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, perbankan, dan penyedia layanan pembayaran digital, untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi penggunaan QRIS dan sistem transaksi nontunai lainnya. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan pedagang di pasar tradisional.
“Perlu ada upaya bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang kecil, agar mereka bisa memanfaatkan transaksi nontunai secara optimal dan aman. Dengan begitu, kita tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga melindungi masyarakat dari bahaya peredaran uang palsu,” tutupnya.
