Data DJPb, Realisasi APBN di Sultra Hingga Maret 2026 Tembus Rp5,33 Triliun
Kendari – Perputaran uang negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai terasa di awal 2026. Hingga 31 Maret, realisasi belanja APBN di daerah ini telah menembus Rp5,33 triliun atau 25,37 persen dari total anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, mengungkapkan angka tersebut melonjak signifikan dibanding tahun lalu.
“Belanja negara tumbuh 33,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis resmi, Senin (27/4/2026).
Lonjakan ini dipicu tidak adanya kebijakan efisiensi anggaran seperti awal 2025, ditambah kucuran dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) block grant sebesar Rp703 miliar di awal tahun. Meski begitu, penyaluran dana desa masih dinilai belum maksimal.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdorong. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak yang ikut melejit. Hingga akhir Maret 2026, total penerimaan perpajakan di Sultra mencapai Rp967,58 miliar.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp788,69 miliar dan bea cukai Rp178,89 miliar. Pertumbuhan pajak bahkan mencapai 46,58 persen secara tahunan.
Yang paling mencolok, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melonjak hingga 441,95 persen. Kenaikan ini tak lepas dari tingginya belanja masyarakat saat momentum pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Tingginya PPN pada Maret sangat wajar karena adanya pencairan THR, baik dari pemerintah maupun swasta, sehingga terjadi peningkatan konsumsi masyarakat,” jelas Iman.
Namun, tidak semua sektor menyumbang positif. Pajak Penghasilan (PPh) justru mengalami penurunan sebesar 4,60 persen. Sementara penerimaan dari sektor pertambangan juga belum optimal karena banyak perusahaan masih menunggu terbitnya dokumen RKAB.
Dari sektor kepabeanan, penerimaan justru melesat tajam. Hingga triwulan I 2026, realisasi bea masuk mencapai Rp178,56 miliar atau sudah melampaui target hingga 111,72 persen.
Capaian ini didorong oleh aktivitas impor besar-besaran, terutama untuk kebutuhan pembangunan smelter di Sultra.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2026, PNBP tercatat Rp246,98 miliar atau 33,81 persen dari target, tumbuh 29,50 persen dibanding tahun lalu.
Pertumbuhan ini terutama disumbang oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang melonjak 730,51 persen, didorong oleh pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sektor pendidikan.
