Burhanuddin Pimpin Disdukcapil Sultra, Data Kependudukan Jadi Fokus Utama
Kendari – Burhanuddin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (6/7/2026). Mengawali tugas barunya, mantan Kepala Disdukcapil Kabupaten Muna Barat (Mubar) itu langsung memprioritaskan pembenahan koordinasi pengelolaan data kependudukan di seluruh kabupaten dan kota.
Pelantikan Burhanuddin dilakukan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Usai dilantik, Burhanuddin mengatakan langkah pertama yang akan ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan seluruh jajaran Disdukcapil di Sultra agar pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan berjalan lebih optimal.
Menurutnya, Disdukcapil memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akurasi data kependudukan sebagai amanat konstitusi. Karena itu, sinergi antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menjadi hal yang akan lebih dulu dibangun.
“Yang pertama akan kami lakukan adalah mengoordinasikan staf kami serta seluruh Dukcapil kabupaten dan kota dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas Dukcapil sebagai bagian dari amanat konstitusi kepada institusi yang bertanggung jawab terhadap data-data kependudukan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar memegang teguh integritas selama menjalankan amanah jabatan.
Ia menegaskan jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Bahkan, Andi Sumangerukka meminta pejabat yang merasa tidak sanggup menjalankan tugasnya untuk tidak ragu mengundurkan diri.
“Kalau ada yang merasa tidak siap dengan jabatan itu, segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengubah pola kerja dari yang semula hanya berorientasi pada rutinitas menjadi berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ini semua adalah pelayan masyarakat. Bukan minta dilayani, tetapi harus melayani,” ujarnya.
