22 Tahun DPD RI Berdiri, Umar Bonte: Belum Ada Aspirasi Tertulis dari Pemda se-Sultra
Kendari – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Umar Bonte, mengaku hingga kini belum pernah menerima aspirasi maupun laporan tertulis dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui DPD RI.
Pernyataan itu disampaikan Umar Bonte saat ditemui di Kantor DPD RI Sultra, Kendari, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, kondisi tersebut terjadi sejak DPD RI dibentuk 22 tahun lalu.
“Selama 22 tahun DPD RI berdiri, belum ada selembar kertas pun berisi keluhan atau aspirasi dari Pemerintah Provinsi Sultra maupun pemerintah kabupaten dan kota di Sultra yang disampaikan kepada kami,” kata Umar Bonte.
Ia mengaku belum mengetahui penyebab minimnya komunikasi tersebut. Menurutnya, bisa saja pemerintah daerah belum memahami fungsi DPD RI atau justru belum memanfaatkan lembaga itu sebagai jalur penyampaian persoalan daerah kepada pemerintah pusat.
Senator asal Kabupaten Muna itu menegaskan DPD RI memiliki tugas memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, ia berharap kepala daerah di Sultra mulai menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi agar dapat diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah melalui DPD RI memiliki peluang besar untuk mendapat perhatian pemerintah pusat karena lembaga tersebut dibentuk sebagai representasi daerah di tingkat nasional.
“Kalau kepala daerah menyampaikan persoalan yang mereka hadapi melalui DPD RI, saya yakin akan mendapat respons dari Presiden. DPD RI memang dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Umar kembali menegaskan hingga saat ini belum pernah menerima laporan resmi dari kepala daerah di Sultra mengenai persoalan daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPD RI.
