Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Nonfisik yang Seret Nama Pejabat PLN Kendari Selesai Secara Kekeluargaan
Kendari – Persoalan dugaan kekerasan seksual nonfisik yang melibatkan JS dan wanita berinisial KHI di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinyatakan telah selesai secara kekeluargaan. Kedua pihak sepakat mengakhiri persoalan tersebut setelah melakukan komunikasi dan pertemuan secara langsung.
Hal tersebut disampaikan oleh JS. “Setelah berbicara langsung dan terbuka, kami sudah saling memaafkan dan sepakat menganggap persoalan ini selesai,” ujar JS saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/11/2026)
Kedua belah pihak kemudian melakukan pembicaraan untuk meluruskan persoalan tersebut hingga mencapai kesepakatan damai pada 6 September 2026 di Kota Kendari.
“Kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berharap masyarakat tidak lagi memperpanjang persoalan ini,” kata JS.
JS meminta masyarakat menghormati kesepakatan yang telah dicapai serta tidak lagi menyebarkan informasi mengenai persoalan tersebut. Keduanya berharap penyebaran narasi yang tidak utuh tidak menimbulkan dampak terhadap privasi dan kehidupan keluarga masing-masing.
“Kami juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut murni masalah pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kedinasan saya di PT PLN (Persero),” bebernya.
Kendati demikian, kedua belah pihak juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang sempat terjadi. Mereka berharap persoalan tersebut tidak lagi diperpanjang dan masing-masing pihak dapat melanjutkan kehidupan seperti biasa.
Kesepakatan itu juga diperkuat dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/Henti.Sidik/44/XI/2026/Satreskrim yang diterbitkan per tanggal 9 November 2026 yang diterima Kendariinfo pada Selasa (10/11) siang.
Dalam surat tersebut, penyidik menetapkan penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Surat itu juga mencantumkan hasil gelar perkara pada 28 Oktober 2026 sebagai salah satu dokumen yang menjadi perhatian penyidik.
