Dinilai Rugikan Atlet, Aturan KTP hingga Rekomendasi di Porprov XV Sultra Jadi Polemik
Kendari – Persyaratan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai domisili hingga kewajiban mengantongi rekomendasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten/kota dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai berpotensi merugikan atlet.
Persoalan tersebut muncul karena tidak semua atlet berada dalam pembinaan KONI kabupaten/kota. Sebagian atlet justru dibina langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sehingga tidak tercatat dalam daftar atlet binaan KONI daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sultra, Dedi Mushari, mengatakan pihaknya pada prinsipnya menyetujui aturan penggunaan KTP sesuai domisili. Namun, ia tidak sepenuhnya sepakat apabila ketentuan tersebut juga mewajibkan rekomendasi KONI daerah tanpa mempertimbangkan status pembinaan atlet.
“Kalau terkait KTP, kami sudah setuju, tetapi tidak sepenuhnya karena ini juga mewakili teman-teman cabor lain. Masalahnya, bagaimana kami mendapatkan rekomendasi ketika cabor tersebut merupakan binaan Pemprov? Otomatis atletnya tidak terdaftar di KONI kabupaten maupun kota, karena masuk dalam daftar pembinaan provinsi,” ujarnya saat ditemui di GOR Apriani saat rapat penetapan nomor urut cabor Porprov XV Sultra, Rabu (11/10/2026).
Menurutnya, ketentuan rekomendasi tersebut perlu kembali dibahas agar tidak menjadi penghalang bagi atlet yang ingin mengikuti kompetisi. Sebab, persoalan administrasi itu bisa membuat atlet kehilangan kesempatan bertanding meskipun telah menjalani pembinaan dan persiapan.
Dedi mencontohkan, apabila pihaknya mengajukan permohonan rekomendasi kepada KONI kabupaten atau kota, tetapi tidak diterbitkan karena atlet bersangkutan tidak terdaftar sebagai atlet binaan daerah tersebut, maka tidak ada kepastian bagi atlet untuk mengikuti pertandingan.
“Misalnya kami meminta rekomendasi ke KONI A, KONI B, atau KONI C, tetapi surat rekomendasi itu tidak dikeluarkan, lalu bagaimana? Itu pasti merugikan atlet. Apalagi kalau alasannya karena atlet tersebut tidak pernah terdaftar di KONI daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menilai, apabila aturan tersebut tetap diberlakukan tanpa memberikan solusi bagi atlet binaan Pemprov Sultra, mereka berpotensi tidak bisa bertanding bukan karena persoalan kemampuan, melainkan terkendala persyaratan administrasi.
“Saya rasa keputusan ini belum final dan masih perlu dicari titik terangnya. Kalau aturan ini tetap dipaksakan, sementara atlet tidak mendapatkan rekomendasi karena tidak terdaftar di KONI daerah, maka atletlah yang dirugikan karena akhirnya tidak bisa bertanding,” ucapnya.
Dedi berharap persoalan tersebut segera menemukan jalan keluar melalui koordinasi seluruh pihak terkait. Ia mengingatkan waktu pelaksanaan Porprov XV Sultra makin dekat, dengan pembukaan dijadwalkan pada 6 Desember 2026.
Menurutnya, menjelang pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut, atlet seharusnya sudah fokus menjalani latihan dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan, bukan justru dibebani ketidakpastian mengenai persyaratan administrasi.
“Memang ini tergantung koordinasi, tetapi yang kami harapkan tidak ada lagi koordinasi yang berlarut-larut karena Porprov sudah kurang dari 1 bulan. Pembukaannya tanggal 6. Seharusnya sekarang tidak ada lagi persoalan koordinasi, yang ada adalah atlet berkonsentrasi untuk latihan menghadapi Porprov,” pungkasnya.
Sebagai informasi, KONI Sultra sebelumnya telah menetapkan sejumlah persyaratan mutasi atlet yang wajib dipenuhi peserta Porprov. Salah satunya, setiap atlet yang akan bertanding diwajibkan memiliki KTP Sultra.
Bagi atlet yang berasal dari luar Sultra, wajib melampirkan surat keterangan mutasi atlet serta telah memiliki KTP Sultra minimal dua tahun saat pelaksanaan Porprov.
Sementara itu, atlet yang memiliki KTP Sultra, tetapi ingin mewakili kabupaten atau kota yang berbeda dari domisili asal, diwajibkan menyertakan surat rekomendasi resmi dari Ketua KONI kabupaten atau kota asal.
