Pengelolaan Guru PPPK Konut Beralih ke Pusat Mulai 2027, Kuota Seleksi CPNS 30 Persen

Konawe Utara – Pengelolaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, direncanakan beralih ke pemerintah pusat mulai Januari 2027.
Rencana itu dibahas dalam Rakor Pengalihan Pengelolaan Guru PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu regional Makassar di salah satu hotel Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang berlangsung 17 – 19 November 2026 bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konut, Asmadin, mengatakan salah satu poin pembahasan dalam rakor tersebut adalah rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK di bawah Kemendikdasmen, serta seleksi CPNS bagi guru PPPK penuh waktu.
Asmadin menjelaskan, guru yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi CPNS akan beralih status menjadi CPNS. Sementara peserta yang tidak lulus akan tetap berstatus sebagai PPPK Penuh Waktu.
“Seleksi CPNS ini kuotanya hanya 30 persen dari jumlah PPPK yang ada. Bagi yang lulus akan menjadi CPNS, sedangkan yang tidak lulus kembali menjadi PPPK Penuh Waktu,” jelas Asmadin saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/11/2026).
Ia menuturkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tata kelola guru ASN secara nasional, termasuk pengalihan pengelolaan guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Asmadin menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai dapat memberikan kepastian terhadap status kepegawaian guru, khususnya mereka yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu.
Ia juga menyampaikan pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu di Konut untuk triwulan IV dijadwalkan pada akhir November atau awal Desember 2026.
“Harapan dari rakor ini, pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi program pemerintah pusat karena bisa menyelesaikan persoalan, utamanya status kepegawaian yang selama ini belum memiliki kepastian. Alhamdulillah, pusat sudah mengambil alih pengelolaan dan pembayaran gaji kepegawaian, baik guru PPPK maupun guru ASN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asmadin mengatakan, Pemkab Konut melalui Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap guru-guru yang masih aktif maupun tidak aktif.
Pihaknya juga akan mengusulkan tenaga teknis yang selama ini berstatus PPPK Paruh Waktu agar dapat dialihkan ke jabatan fungsional guru sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Kita sebagai pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, tinggal memverifikasi guru-guru yang aktif dan mana yang tidak. Kita juga akan mengajukan tenaga yang dalam hal ini masuk paruh waktu, tetapi bertugas secara teknis untuk diusulkan menjadi guru,” tambahnya.
Dalam materi tata kelola guru nasional yang dibahas pada rakor tersebut, terdapat sejumlah agenda penataan ASN bidang pendidikan, mulai dari pengalihan 242.482 jabatan fungsional guru PPPK Paruh Waktu dan 6.781 tenaga teknis paruh waktu menjadi guru, hingga pengalihan 13.317 pengawas sekolah dan 857.251 guru PNS pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah pusat juga merencanakan seleksi terbuka CPNS guru untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 464.856 formasi serta penyelesaian status 172.323 guru non-ASN.
Asmadin berharap kebijakan tersebut dapat mengakomodasi seluruh guru, baik guru mata pelajaran maupun tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi tenaga pendidik.
Dengan demikian, penataan kepegawaian guru di Konut diharapkan dapat memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di daerah.





