Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Crime

Konflik Lahan Transmigrasi Konsel Diklaim Ranah Perdata, Polda Sultra Dianggap Gegabah Tetapkan 4 Tersangka

Konflik Lahan Transmigrasi Konsel Diklaim Ranah Perdata, Polda Sultra Dianggap Gegabah Tetapkan 4 Tersangka
Sejumlah warga Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) saat meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra). Foto: Istimewa. (20/11/2026).

Konawe Selatan – Penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa lahan transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai gegabah. Persoalan itu dianggap masih merupakan sengketa yang bergulir di ranah perdata.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Camat Landono, Sawaluddin; ASN Puskesmas Landono, I Nyoman Bawa; serta dua warga bernama Basran dan Jabar Hendra.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra, Andre Darmawan, menilai persoalan tersebut masih merupakan sengketa kepemilikan tanah yang bergulir di ranah perdata sehingga mempertanyakan langkah Polda Sultra membawa perkara tersebut ke ranah pidana.

“Kami sampaikan ke penyidik Polda Sultra, ini terlalu gegabah dan terburu-buru penetapan tersangka dan termasuk menahan, karena ini proses masih bergulir di perdata, ini yang kami mau clear-kan,” ungkap Andre kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Andre menyampaikan hal tersebut setelah menerima kedatangan ratusan masyarakat Landono yang meminta pendampingan hukum terkait sengketa tanah tersebut. Warga mempersoalkan penetapan empat tersangka itu.

Andre juga mempertanyakan dasar penetapan tersangka terhadap Camat Landono karena persoalan penerbitan sertifikat yang dipersoalkan disebut berada di wilayah Kelurahan Landono, bukan Desa Tridana Mulia. Menurut dia, produk pertanahan yang menjadi objek sengketa perlu ditelusuri terlebih dahulu untuk memastikan wilayah dan status kepemilikannya.

“Karena BPN banyak produk yang diduga di situ justru adalah produknya Kelurahan Landono bukan Desa Tridana Mulia,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, lahan yang saat ini menjadi objek sengketa diklaim sebagai tanah milik Jamil dan masyarakat setempat yang masuk dalam wilayah Kelurahan Landono. Sementara warga transmigrasi yang datang sekitar 1971 hingga 1972 ditempatkan di wilayah yang saat itu masih menjadi bagian dari Landono, tepatnya di Desa Tridana Mulia.

“Kalau kita mau lihat lahan dua transmigrasi itu bukan berada di wilayah Landono, tapi ada di Desa Tridana Mulia dan tidak pernah disebut ada di Kelurahan Landono. Sampai sekarang pun di Kelurahan Landono yang saat ini bersengketa itu tidak ada lahan transmigrasi, semua itu lahan masyarakat,” bebernya.

Andre mengatakan, kawasan penempatan transmigrasi tersebut kemudian mengalami pemekaran wilayah hingga terbentuk Desa Tridana Mulia. Namun, dalam perkembangannya muncul klaim lahan kedua atau lahan dua transmigrasi yang kini menjadi bagian dari persoalan sengketa dengan masyarakat setempat.

Ia juga mempersoalkan klaim kepemilikan berdasarkan sertifikat yang disebut diterbitkan pada 1982 karena menurutnya perlu dibuktikan dengan riwayat penguasaan dan aktivitas penggarapan tanah.

“Walaupun mereka katakan warga transmigrasi ini ada sertifikat tahun 82 tapi mereka tidak pernah melakukan aktivitas untuk menggarap lahannya. Justru warga lokal, nanti justru ini baru mereka muncul bawa-bawa sertifikat atas nama lahan dua,” lanjutnya.

Mantan Bupati Konsel Surunuddin Ikut Dipanggil Polisi Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Sengketa Lahan

Editor Kata
Tetap terhubung dengan kami:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan Konten