Hari Ini, Ribuan Mahasiswa dari 4 BEM di Kendari Akan Gruduk DPRD Sultra
Kendari – Ribuan mahasiswa dari empat BEM universitas di Kendari akan menggruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini, Senin (11/4/2022). Data itu diperoleh setelah BEM UM Kendari, BEM Unsultra, BEM IAIN Kendari, dan BEM UHO menyatakan siap melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra.
Ketua BEM UM Kendari, Karno mengatakan, dia bersama mahasiswa lainnya dan persatuan ojek online akan melakukan konvoi dari kampus menuju gedung DPRD Sultra sekitar pukul 09.00 WITA. Dia menyebut, jumlah massa yang akan dikerahkan mencapai 1.000 orang.
Hal senada juga disampaikan Ketua BEM IAIN Kendari, Hendra. Ratusan hingga ribuan massa juga akan bergerak dari IAIN Kendari menuju DPRD Sultra. Di tempat berbeda, Ketua BEM Unsultra, Hasir menyebut, tak kurang dari 200 orang dipastikan ikut bergerak bersama mahasiswa lainnya dari beberapa kampus berbeda menuju DPRD Sultra.
Sementara itu, Ketua BEM UHO, Muhammad Luthfid Anando Aly Roza belum dapat memastikan jumlah massa yang akan berunjuk rasa. Meski demikian, mahasiswa UHO diprediksi menjadi penyumbang massa terbesar saat demonstrasi di Gedung DPRD Sultra. Di samping itu, BEM masing-masing fakultas di UHO juga telah melakukan konsolidasi massa beberapa hari sebelum demo 11 April 2022. Jumlah massa juga akan diperbanyak dari organisasi luar kampus, seperti Cipayung Plus Kendari.
Demo mahasiswa 11 April 2022 merupakan bagian dari penolakan terkait isu-isu nasional yang dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu 2024, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kenaikan BBM jenis Pertalite, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen.
“Harga BBM, minyak goreng serta bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan, dan PPN menjadi 11 persen. Itu fokus kami. Tapi isu lain yang akan disuarakan adalah isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Karno.
Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu dengan pertimbangan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dinilai mengada-ada dan bertentangan konstitusi. Isu lain yang juga disuarakan para mahasiswa adalah pemindahan INK dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan IKN menuai banyak penolakan karena dianggap tidak tepat di tengah situasi Pandemi Covid-19. Padahal, masih banyak infrastruktur dasar di Indonesia, seperti sekolah, jalan, dan jembatan desa yang diabaikan tidak terpelihara.
Di sisi lain, harga BBM jenis Pertamax sangat memberatkan masyarakat bersamaan dengan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Dengan naiknya harga Pertamax, masyarakat akan semakin terbebani dan terpaksa menggunakan Pertalite. Sementara, pasokan Pertalite akan semakin berkurang karena tingginya konsumsi masyarakat.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng juga masalah yang belum mampu diatasi pemerintah. Masyarakat banyak yang menjerit. Bukan tanpa alasan, keberadaan minyak goreng sudah menjadi bagian kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sementara itu, Pemerintah juga telah menaikkan tarif PPN dari 10 menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 lalu. Artinya, beberapa barang konsumsi yang tidak termasuk dalam daftar pengecualian, seperti kopi kekinian dan tarif pulsa bisa semakin mahal.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan Kemenko Bidang Perekonomian sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat yang sedang mengalami masa-masa sulit akibat Pandemi Covid-19.
