Bentuk Mitigasi Bencana, Pemkot Kendari Persiapkan Forum Risiko Bencana Tahun 2022
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari melaksanakan Kongres I Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tahun 2022 sebagai bentuk mitigasi bencana di Kota Kendari. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (10/11/2022).
Kongres tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 945 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru FPRB Kota Kendari Periode Tahun 2018 – 2021 yang telah berakhir.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa dalam konteks penanggulangan, pemerintah kota memiliki mandat untuk melindungi penduduk atau warganya dari kemungkinan bencana.
“Pemerintah Kota Kendari atau pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan penduduk memiliki tanggung jawab yang paling besar atas kegiatan atau pelaksanaan kongres FPRB ini,” ungkapnya.
Asmawa Tosepu menilai, saat ini dengan datangnya masa pancaroba dan menjelang musim penghujan, diperlukan adanya kewaspadaan siaga bencana terutama ancaman bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Sehingga perlu dilakukan partisipasi dari semua kalangan termasuk masyarakat dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, termasuk harus ada pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis.
Menurutnya, keberadaan FPRB Kota Kendari memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai ujung tombak pengurangan risiko bencana di daerah. Di mana peran tersebut dapat diwujudkan dengan membantu masyarakat untuk memberikan edukasi.
“Pelatihan dan bahkan pengembangan budaya yang sering terkena bencana, sehingga masyarakat atau kita semua dapat hidup nyaman di kawasan hunian yang rawan bencana,” ungkapnya.
Ia berharap, FPRB Kota Kendari bersedia menyamakan visi dan misi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Paminuddin mengatakan bahwa giat tersebut bertujuan sebagai informasi yang bisa meningkatkan peran sebagai pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama para pihak.
“Dalam pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan dengan adaptasi perubahan iklim,” katanya.
Selain itu, dapat meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi.
“Ini merupakan kegiatan penting dan berkesinambungan dalam upaya pengurangan risiko bencana yang timbul akibat perubahan iklim,” ungkapnya.
Sehingga ia berharap, nantinya hasil kongres pertama tersebut dapat memberikan penyegaran dari pengurusan baru dalam upaya dinamis untuk membantu mengembangkan sistem lebih luas terhadap pengembangan risiko bencana.
“Dan adaptasi perubahan iklim dalam proses pembangunan yang berkelanjutan sebagai wujud dukungan Kendari bergerak,” ujarnya.
