Tamu Istimewa PT Antam Setahun Lalu di Tanah Bumi Oheo Konut
Direktur Utama PT Antam, Nico Kanter didampingi beberapa jajaran direksi serta Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto dan anggota serta dari beberapa Kementerian ESDM RI bertandang ke lokasi PT Antam di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 24 Maret 2022 lalu.
Kunjungan kerja pada giat masa persidangan IV tahun sidang 2021 – 2022 berlangsung sekitar 5 jam. Setibanya di Konut, ia disambut oleh ratusan massa sebagai gelaran aksi damai mendukung keberadaan PT Antam. Secara bergilir beberapa orator menyampaikan aspirasinya hingga dilakukan diskusi, lalu menuju ke lokasi pertambangan, kemudian tim bertolak menuju ke Kota Kendari.
Aspirasi disampaikan sebab keterlibatan pengusaha lokal selama ini kurang diperhatikan sejak hadirnya tambang, bahkan mereka terbilang jadi penonton terbaik di negerinya sendiri.
Dimensi aktivitas pertambangan di Bumi Oheo realitasnya masih jauh dari yang dipersyaratkan oleh perundangan yang berlaku. Bahkan, jauh sekali dari metode good mining practice dan nyaris semua tambang nikel yang sedang beroperasi di Konut tak satupun ada perusahaan yang bersih. Artinya, banyak penambang yang melakukan tindakan ilegal.
Hal demikian adalah sebuah contoh kasus yang tidak bisa ditawar. Artinya, jika mereka bisa main dari pihak pengusaha luar dengan cara seperti itu, tentu pengusaha lokal merasa cemburu. Dalam artian, apa bedanya jika dilakukan oleh pribumi, toh juga hasil keuntungannya bisa dimanfaatkan dan berputar di Konut atau wilayah Sultra sendiri.
Daripada mereka yang hanya menimbun harta dan ironis hasil tambangnya dipakai foya-foya semata, maka keadilan dan pemerataan jauh lebih penting daripada objek hukum yang dipersoalkan di Blok Tambang Mandiodo.
Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo, Ashari mengingatkan satu hal yang terpenting. Ini mesti ditagih sebab eksistensi investasi PT Antam di Konut mulai ada sejak tahun 1995 sampai saat ini. Bukan hanya tuntutan pemberdayaan lokal yang perlu disahuti lalu agenda perjuangan tahunan terlupakan, tetapi janti PT Antam kepada masyarakat Konut terkait smelter harus segera terealisasi.
Ashari menguraikan aspirasi substansial yang mesti dipertegas terkait keberadaan PT Antam yakni kepastian realisasi janjinya mendirikan smelter, pemberdayaan/kearifan lokal, komitmen membangun Kantor PT Antam UBPN Konut, dan menyelesaikan lahan masyarakat di Blok Tapunopaka.
Keempat poin penting ini cukup menjadi tolok ukur akan kepastiannya, guna menjamin kesejahteraan rakyat dan kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Nah, jika ini belum di jawab, kira-kira aset apa yang akan ditinggalkan? Rumah warga sewaan dijadikan kantor, kesannya bersiap lari tanpa pamit setelah tidak adanya tambang. Sampai kapan PT Antam berkantor di rumah warga? Lahan tambangnya saja sebagai objek vital, tapi asetnya nihil. Justru PT Antam jual aset material tanah nikel kepada smelter asing di dalam negeri. Memalukan, ini perusahaan negara miskin kah?
Menjadi kekecewaan, kedatangan para elit pusat sana ke Konut pada lahan tambang PT Antam juga disayangkan. Katanya kunjungan kerja spesifik tetapi sampai tahun 2023 ini praktik BUMN-isasi Antam masih dalam bayangan pembunuhan massal ekonomi rakyat. Sederhananya, masyarakat Konut tidak minta referendum atau otsus, hanya 4 poin itu yang sudah bertahun-tahun kami suarakan untuk diperjelas, spesifiknya lagi adalah rekonsiliasi termasuk renegosiasi soal keberlanjutan investasi Antam di Bumi Oheo.
Momentum kedatangan Komisi VII DPR RI sebagai rangkaian kunjungan kerja spesifik menjadi tanda tanya besar. Bahkan, terkesan bukan hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat tapi adanya desakan demonstran yang keabsahan datanya belum tentu valid, belum lagi giat yang biasanya ditunggangi atau yang punya rencana lain bersifat kepentingan.
Juga perlu kembali kita mengetahui bahwa keterbatasan dan lemahnya pengawasan di bidang hukum pertambangan dan kehutanan terkhusus wilayah Konut, kemudian dikemas menjadi temuan, data, isu sampai pelaporan oleh pihak yang punya orientasi lain, hasilnya pun akan ke istilah “tabrak tembok ” yang pada akhirnya transaksional. Coba jika hukum benar-benar ditegakkan, mungkin tak satupun perusahaan tambang yang akan beroperasi di Konut.
Olehnya itu, permasalahan yang tiada habisnya, tidak akan pernah ada selesainya ketika bicara soal aib tambang, menghabiskan waktu, materi, dan energi untuk berpikir.
Saatnya mendukung PT Antam sebagai perusahaan negara dengan catatan memberikan jawaban kepastian empat poin yang substansial itu. Artinya, jika perusahaan negara tersebut didasari kaidah pertambangan yang baik, otomatis akan menjadi panutan buat perusahaan swasta yang lain untuk ke arah yang baik pula sehubungan dengan aktivitas pertambangannya.
Pesan moril kami kepada salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Bung Adian Napitupulu yang juga menyempatkan hadir walau tidak bertemu langsung, kami sebagai rakyat tinggal dan hidup di belantara nikel, sangat percaya konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Maka, cuitan saya atas nama masyarakat Konut lewat Kendariinfo ini adalah gambaran, referensi, hanya sepotong bait dibacanya. Harapan itu akan menjadi tugas PT Antam bahwasanya tunaikan atau tinggalkan? Serta tolak objek vital nasional karena negara tidak adil dan bertentangan dengan keinginan rakyat Konut. Perlu digarisbawahi bahwa kedudukan rakyat lebih tinggi dari objek vital apapun di negeri ini. Maka anggap saja kami sedang melakukan perlawanan layaknya sama persis kekuatan PKI dulu.
Penulis: Direktur Eksekutif Explor Anoa Oheo Indonesia, Ashari
