Aliansi Driver Online Gelar Aksi Unjuk Rasa Copot Bos dan Karyawan Kantor Maxim Cabang Kendari
Kendari – Aliansi Driver Maxim Online menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor Maxim Cabang Kendari yang berlokasi di Kelurahan Lepolepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Senin (13/2/2023). Massa mendesak agar bos dan karyawan di Kantor Maxim Kendari dicopot.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Driver Maxim Online Kendari, Sukur Patakondo kepada Kendariinfo mengatakan bahwa aksi unras tersebut dilakukan karena pimpinan dan karyawan Kantor Maxim Cabang Kendari dinilai sewenang-wenang memberlakukan aturan. Sebab, mereka terus-terusan membuka pendaftaran driver khususunya mobil secara besar-besaran.
“Ada dugaan bahwa mereka ini kejar biaya pemasangan stiker di mobil driver. Bayangkan saja jika ada driver baru dan ingin memasang stiker Maxim full branding itu dikenai ongkos pasang Rp150 ribu per unitnya,” ujarnya.
Sukur menerangkan, jika dalam sehari yang masuk driver baru sebanyak 5 unit mobil untuk memasang stiker, maka jumlah yang diterima oleh pihak kantor sebanyak Rp750 ribu. Terkadang, ketika Kantor Maxim Cabang Kendari tidak bisa mengambil alih semua pemasangan stiker, maka pihak kantor akan menggunakan pihak kedua atau vendor.
Banyak driver baru yang mendaftar berdampak pada sunyinya orderan setiap hari. Ketika orderan sunyi maka driver, mau tidak mau mencari jalan agar kebagian orderan dengan cara driver diajak untuk masuk koperasi.
“Supaya akun lebih gacor, sejumlah driver diiming-imingi untuk masuk koperasi Driver Jalanan Maxim (DJM) dan Daksa Adhiraja Sukses (Kopdas) agar akunnya ditingkatkan lagi prioritasnya. Koperasi tersebut kerja sama antara pihak Maxim tanpa sepengetahuan kantor pusat,” kesalnya.
Lanjut Sukur, biaya pendaftaran di koperasi DJM sebesar Rp300 ribu per orang. Untuk angsuran per bulannya Rp60 ribu per orang. Saat ini, jumlah anggota yang telah bergabung diperkirakan sebanyak 600 orang.
Selanjutnya, untuk masuk di Kopdas, biaya pendaftarannya Rp500 ribu dan iuran per bulan sebesar Rp70 ribu. Saat ini, driver yang sudah masuk koperasi ini kurang lebih 400 orang.
Kemudian, uang pendaftaran dan iuran untuk masuk di koperasi tersebut disetor di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra. Jika dihitung, pendapatan pihak perhubungan dari hasil koperasi bisa mencapai ratusan juta per bulannya.
“Teman-teman driver secara tidak langsung digiring untuk masuk di koperasi karena jika tidak masuk di koperasi maka orderan akan setengah mati masuk di akun yang non-koperasi,” tambah pria asal Kabupaten Muna itu.
Yang menjadi pertanyaan kata Sukur, aturan mana yang mewajibkan driver online masuk dalam koperasi yang dibuat oleh perhubungan tersebut. Sementara di daerah lain tidak menggunakan sistem koperasi.
“Dengan demikian, saya menduga ada oknum koperasi dan oknum pihak Kantor Maxim Cabang Kendari sudah melakukan pungutan liar berjemaah di atas penderitaan driver,” kesalnya.
Atas perlakuan yang merugikan sebagian driver online ini, mereka mendesak Kepala Cabang Maxim Kota Kendari agar segera menutup pendaftaran bagi driver baru, mendesak Kepala Cabang Maxim Kota Kendari agar segera memutuskan kerja samanya dengan koperasi DJM dan Kopdas karena dianggap koperasi tersebut hanya akal-akalan sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Selain itu, pihak Maxim Cabang Kendari juga didesak agar segera menghilangkan pengadaan thermo bag bagi driver bike, mendesak Kantor Maxim Cabang Kendari agar tidak seenaknya memberikan pelanggaran kepada driver, mendesak Dishub Sultra memberikan klarifikasi terkait dengan adanya koperasi DJM dan Kopdas, serta mendesak Dishub Sultra agar segera mengeluarkan aturan terkait dengan tarif jarak dekat dan jarak jauh.
“Kemudian, kami mendesak Maxim Pusat agar segera mengganti pimpinan dan semua karyawan Kantor Maxim Cabang Kendari,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Maxim Cabang Kendari, Khairul Rasyid mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan adanya aksi yang dilakukan oleh Aliansi Driver Maxim Online Kendari ini. Sebab, tuntutan dan keluhan yang mereka sampaikan itu sebenarnya bisa dibicarakan ataupun didiskusikan lebih dahulu.
“Semua tuntutan sudah terjawab tetapi terkait pendaftaran dan koperasi semua sudah diatur dalam undang-undang, pusat yang tentukan semua,” pungkasnya.
