Warga Wawonii Geruduk DPRD Sultra, Pertanyakan Nasib Kerjaan Usai Operasional PT GKP Terhenti

Kendari – Ratusan warga Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, kembali melakukan demo lanjutan di Kota Kendari, Selasa (31/10/2023). Warga menuntut Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) agar turut andil langsung dalam memikirkan nasib warga yang kini kehilangan pekerjaan, setelah kegiatan operasional PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhenti untuk sementara waktu.

Massa yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, merupakan bekas karyawan PT GKP yang sudah bekerja kurang lebih selama satu tahun.

“Selama satu tahun terakhir kami memiliki pendapatan yang pasti setiap bulan, bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari bekerja di tambang. Sekarang, hal itu tidak bisa lagi kami dapatkan setelah kegiatan tambang untuk sementara berhenti dan kami terkena efisiensi,” kata Fadlan, salah seorang warga Wawonii yang ikut melakukan demonstrasi, Selasa (31/10).

“Karena itu kami datang meminta perhatian pemerintah dan DPR untuk memperhatikan nasib kami yang saat ini kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

Terhentinya kegiatan operasional PT GKP di Pulau Wawonii, tidak saja menyisakan ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar tambang. Warung-warung makan yang mulai tumbuh sejak kehadiran perusahaan, rumah kontrakan, kedai kopi, serta toko-toko kelontong, kini sepi dan pendapatan menurun drastis.

“Dulu, kos-kosan belum selesai dibangun sudah banyak peminat, bahkan kami sampai menolak karena jumlah kamar yang terbatas. Sekarang, dari 10 kamar kos, kosong, tidak ada satu pun terisi,” ujar Sajehan, pemilik rumah kontrakan di Desa Rokoroko, Kecamatan Wawonii.

Tidak hanya Sajehan seorang, banyak juga warga lain di Rokoroko yang mulai membuka usaha rumah kontrakan, kini kosong dan tidak terisi. Begitu juga dengan usaha rumah makan yang mulai bermunculan di sekitar lokasi tambang PT GKP kini kehilangan pelanggan. Pendapatan menurun drastis hingga 80 persen.

“Dulu saya buka toko sampai tengah malam dan selalu ramai. Sekarang jam 10 malam, sudah tutup. Tidak hanya saya, tetapi juga pelaku usaha lain. Terasa sekali sepi semenjak kegiatan tambang berhenti. Kami berharap kegiatan tambang ini kembali berjalan, agar perekonomian bisa kembali membaik,” ungkap Hendra, pemilik toko kelontong.

Karena itulah, usai melakukan demonstrasi ke DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada 23 Oktober 2023 lalu, massa secara mandiri dan sukarela mendatangi dan menuntut kepada Pemprov Sultra dan juga DPRD Sultra untuk memperhatikan nasib mereka.

“Dengan melihat kondisi di masyarakat pasca terhentinya kegiatan operasional PT GKP, maka kami tergerak utuk meminta kepada pemerintah agar memperhatikan nasib kami. Ribuan orang kehilangan pekerjaan,” kata Jenderal Lapangan Aksi Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii (PMWM), Andiman.

Dalam aksi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sultra dan DPRD Sultra tersebut, terdapat beberapa tuntutan massa, yakni: mendukung investasi pertambangan dan investasi lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya meminta kepada pemerintah provinsi untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di Kabupaten Konawe Kepulauan.