Pemprov Sultra Catat Sebanyak 321,53 Ribu Warga Jadi Masyarakat Miskin, Mayoritas Berada di Perdesaan
Sulawesi Tenggara – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat per Maret 2023 ada sebanyak 321,53 ribu orang di Bumi Anoa masuk dalam kategori miskin.
Jumlah ini tersebar pada dua tempat, penduduk miskin perdesaan sebanyak 241,64 ribu orang dan penduduk miskin perkotaan sebanyak 79,89 ribu orang. Artinya, 8 dari 10 penduduk miskin di Sultra berada di perdesaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan Sultra pada Maret 2023 tercatat Rp443.980 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp333.797 (75,18 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan Rp110.183 (24,82 persen).
“Mengapa kita perlu mengetahui persoalan kemiskinan ini, agar pemerintah dengan tepat sasaran bisa mengambil tindakan,” katanya dikutip dari laman PPID Sultra, Minggu (12/11/2023).
Meski begitu, Sekda Sultra tersebut menjelaskan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sultra mengalami penurunan. Asrun Lio menerangkan, secara perinci indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sultra pada Maret 2023 sebesar 1,961. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada September tahun 2022 sebesar 2,048.
Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan cukup berdampak dan sesuai dengan delapan strategi Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto yakni, pertama, masalah pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis.
Kedua, percepatan penanganan kemiskinan dan stunting. Ketiga, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal dalam menggerakkan ekonomi. Keempat, percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Kelima, optimalisasi pemberdayaan potensi pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).
Keenam, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan. Ketujuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata untuk seluruh masyarakat. Kedelapan, memastikan pelaksanaan Pemilu beradat.
“Pelaksanaan poin satu, dua, dan tujuh dapat dilihat melalui beberapa hal, di antaranya laju inflasi yang berhasil ditekan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita mengalami kenaikan 0,57 poin yang dilakukan melalui berbagai strategi peningkatan kualitas pendidikan hingga pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat,” tambahnya.
IPM ini berkaitan dengan produktivitas penduduk, jika rendah maka pendapatan masyarakat juga rendah, sehingga bisa berdampak pada jumlah penduduk miskin.
Dia menerangkan, peningkatan IPM Pemprov Sultra juga melakukan peningkatan terhadap akses pendidikan berkualitas, guna memastikan bahwa semua warga Sultra, termasuk berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
