Aksi Penertiban di Lahan Eks Gubernur Sultra Sempat Memanas, Pemprov Mundur

Kendari – Aksi penertiban aset lahan seluas 487 meter persegi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), diwarnai ketegangan, Kamis (22/1/2026). Penertiban itu diwarnai aksi penolakan dari pihak keluarga mantan Gubernur Sultra, Nur Alam.

Sebelum penertiban dilakukan, pihak Nur Alam sempat mengupayakan mediasi dengan Pemprov Sultra. Namun, proses mediasi berlangsung alot dan tidak menemukan titik temu, sehingga rencana penertiban pemprov tetap dijalankan dengan mengerahkan personel satuan polisi (satpol) pamong praja (PP).

Dari pantauan Kendariinfo, sekitar pukul 10.45 Wita saat petugas hendak memasuki lokasi, situasi berubah ricuh. Sejumlah orang yang berada di area lahan melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah petugas, sehingga kondisi di lapangan dinilai semakin berisiko.

Melihat eskalasi keamanan yang meningkat, Kasatpol PP Sultra, Hamim Imbu akhirnya memerintahkan seluruh anggota untuk mundur dari lokasi. Penertiban pun ditunda guna menghindari potensi korban dan situasi yang lebih tidak terkendali.

Kuasa hukum keluarga Nur Alam, Andre Darmawan, meminta agar proses penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan, bangunan di lahan tersebut masih memiliki izin penggunaan yang sah.

“Untuk bangunan ini ada izin penggunaannya dan izin itu masih berlaku sampai sekarang. Belum pernah dicabut. Selama izin itu belum dicabut, maka izin tersebut tetap sah,” ujar Andre.

Menurutnya, penertiban baru bisa dilakukan setelah ada keputusan resmi pencabutan izin penggunaan. “Kalau merujuk aturan, harus ada surat pencabutan izin terlebih dahulu, baru orang bisa diminta meninggalkan lokasi,” tegasnya.