Ali Mazi Raih Penghargaan Tokoh Penggerak Provinsi Kepulauan
Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi meraih penghargaan sebagai tokoh penggerak provinsi kepulauan oleh Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Minggu (10/10/2021).
Penganugerahan tersebut diberikan kepada Ali Mazi usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II Aspekindo di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung pada 8 hingga 10 Oktober 2021.
Ali Mazi memberikan apresiasi tinggi atas penganugerahan tersebut. Dia meminta semua komponen dan stakeholder dari lingkup lokal hingga nasional untuk menjadikan Aspeksindo Award sebagai semangat untuk terus mendorong pengesahan UU Daerah Kemaritiman menjadi UU dalam DPR RI Tahun 2021, setelah empat periode mandek, dengan total penantian selama 16 tahun lamanya.
“RUU Daerah Kepulauan menuju UU ini tidak boleh berhenti. Tinggal satu langkah lagi. Mari para gubernur di Provinsi Kepulauan agar mengetuk hati nurani seluruh perwakilan rakyat dari daerah yang kini duduk di senayan, untuk memperjuangkan UU ini,” pintanya.
Ali Mazi juga berharap, agar penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, melainkan amunisi baru untuk meningkatkan lobi politik. Terlebih visi misi Aspeksindo sejalan dengan visi misi Badan Kerja sama (BKS) Provinsi Kepulauan yang sama-sama memperjuangkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan dan pesisir yang selama ini tertinggal dan terbelakang.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa saat ini BKS Provinsi Kepulauan beranggotakan 8 Provinsi Kepulauan dan 86 kabupaten/kota kepulauan di Indonesia sedang memperjuangkan kehadiran negara dalam desain hukum berupa UU Provinsi Kepulauan agar segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI,” harapnya.
Dia mengajak seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya masuk cakupan daerah kepulauan, baik yang tergabung maupun tidak dalam BKS Provinsi Kepulauan, termasuk seluruh anggota Aspeksindo untuk terus merapatkan barisan mendorong pengesahan UU tersebut.
“The Founding Father Bangsa Indonesia, Presiden Pertama RI, Bapak Soekarno bercita-cita ingin mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Mulai saat ini kita mulai mewujudkan UU Daerah Kepulauan melalui segala potensi kekayaan dimiliki, sehingga kita dapat menuju dan menjadi poros maritim terbesar di dunia,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, Sultra sendiri masih banyak masalah yang perlu dibenahi, mulai nelayan tradisional Suku Bajo hingga listrik dan air bersih di Batu Atas, Buton Selatan (Busel).
“Terdapat sejumlah permasalah di Sultra, misalnya Suku Bajo yang tidak memiliki hak keperdataan karena hidup dan menetap di atas laut. Mereka hidup sebagai nelayan tradisional, tetapi tidak memiliki uang tunai, sehingga sulit memberikan pendidikan kepada anak-anaknya,” ungkapnya.
Di Kecamatan Batu Atas, Busel belum memiliki listrik dan air. Untuk memenuhi kebutuhan itu, masyarakat harus membeli singkong dari Jawa Timur (Jatim) melalui tukar menukar antar nelayan.
“Jadi hal ini harus menjadi perhatian untuk diperjuangkan bersama,” pungkasnya.
