Antisipasi Warisan Budaya Diklaim, Pemkot Baubau Jalin Kerja Sama dengan Kemenkumham
Baubau – Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Silvester Sili Laba. Kerja sama tersebut dilakukan untuk melindungi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk perlindungan terhadap khazanah tradisi masyarakat Kota Baubau agar tak diklaim pihak lain.
“Tentu saja kami menyambut baik dukungan dan tawaran kerja sama Kanwil Kemenkumham Sultra. Kami berharap dukungan ini bisa melahirkan peraturan daerah yang mampu membawa keadilan dan manfaat bagi masyarakat Kota Baubau,” paparnya dalam penandatanganan MoU di aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, Selasa (28/6/2022) lalu.
Monianse menjelaskan, sebagai daerah yang telah bersentuhan dengan berbagai ragam tradisi yang memperkaya khazanah kebudayaan Buton, Kota Baubau dan Daerah Kesultanan Buton lainnya telah memiliki ragam warisan tradisi yang harus terus dijaga, dirawat, dikembangkan, dan dilindungi.
“Ada banyak ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, bahkan termasuk indikasi geografis yang perlu kita catatkan, agar tidak diklaim oleh negara lain. Bahkan saya yakin, kita akan mendapatkan manfaat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari upaya perlindungan dan pemajuan tradisi kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, demi pembangunan dan kemajuan Kota Baubau, pihaknya terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kanwil Kemkunham Sultra yang telah terjalin sejak lama.
“Saya menyambut baik tawaran kerja sama ini untuk diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Bahkan setelah ini, kami minta kepada perangkat daerah terkait untuk menindaklanjuti hal ini dalam bentuk tindakan nyata,”
Kerja sama tersebut ialah untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah Kota Baubau, agar memenuhi kaidah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.
