Berikut Capaian Pendapatan, Perpajakan, dan PNBP di Sultra hingga Juli 2024
Sulawesi Tenggara – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis sejumlah capaian realisasi anggaran sejak 1 Januari 2024 hingga 12 Juli 2024.
DJPb Sultra merilis sejumlah capaian di antaranya perkembangan pendapatan dan hibah, penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sultra, Syarwan mengatakan, realisasi pendapatan sampai periode tersebut adalah sebesar Rp2.084,68 miliar. Pendapatan ini merupakan penerimaan dalam negeri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.632,66 miliar dan PNBP sebesar Rp452,03 miliar.
“Kemudian, penerimaan perpajakan secara tahun ke tahun (yoy) mengalami kontraksi sebesar 3,19 persen, sementara penerimaan PNBP juga terkontraksi sebesar 3,53 persen,” katanya, Selasa (16/7/2024).
Selanjutnya, perkembangan belanja negara, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKD) sampai dengan 12 Juli 2024 antara lain:
Batas tertinggi anggaran (Pagu) belanja negara sebesar Rp26,18 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp7,61 triliun dan TKD sebesar Rp18,57 triliun. Realisasi belanja negara sebesar Rp12,83 triliun, disumbangkan oleh Belanja K/L sebesar Rp3,9 triliun dan TKD sebesar Rp8,92 triliun.
“Persentase realisasi total belanja negara sebesar 49.01 persen dari pagu, terdiri dari belanja K/L sebesar 51,32 persen dari pagu dan TKD sebesar 48.07 persen dari pagu,” lanjut Syarwan.
Secara yoy, belanja K/L tumbuh sebesar 1,26 persen dan belanja TKD juga tumbuh sebesar 11,85 persen. Pada Belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kepolisian RI sebesar Rp637,45 miliar atau 16,39 persen dari total realisasi di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada KPU dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN masing-masing sebesar 42,05 persen dan 38,95 persen yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024, serta pelaksanaan Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL),” pungkasnya.
