Buka GTRA Summit 2022, Jokowi Sebut Ego Sektoral Picu Persoalan Agraria Tidak Selesai

Wakatobi – Presiden Joko Widodo mengatakan tidak selesainya persoalan agraria di Indonesia dipicu oleh ego sektoral dari masing-masing lembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kisruh tersebut terjadi di antara pihak kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, serta pemerintah daerah itu sendiri. Semuanya tidak bekerja secara terintegrasi menjadikan persoalan seperti sengketa tanah tidak terselesaikan.

“Jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri, kalau terus-terusan tidak akan rampung persoalan negara, persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa diselesaikan hanya gara-gara ego sektoral, itulah persoalan kita,” ujarnya dalam pembukaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (9/6/2022).

Jokowi mengatakan, persoalan tersebut selalu ia temukan di setiap daerah yang di kunjunginya, meski hal itu telah ia perintahkan kepada jajarannya sejak 2015 lalu untuk di tuntaskan.

“Tidak boleh lagi ada sengketa lahan, karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung selalu persoalan sengketa lahan dan sengketa tanah,” katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan akan bahaya dampak sosial serta ekonomi akibat dari sengketa lahan yang terjadi.

“Orang bisa bunuh-bunuhan, bisa pedang-pedangan, antar kampung bisa berantem, rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan, hati-hati,” ucapnya.

“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” lanjutnya.

Untuk itu, ia berharap adanya GTRA Summit 2022 ini seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” tuturnya.