Demokrat dan PDIP Sultra Tolak Penundaan Pemilu 2024
Kendari – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas sepakat untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan usai kedua pengurus partai melakukan pertemuan di Sekretariat PDIP Sultra, Rabu (16/3/2022).
Ketua DPD PD Sultra, Muhammad Endang mengatakan, Pemilu 2024 tidak boleh ditunda dengan alasan apa pun dan harus tetap dilakukan di tahun tersebut.
“Alhamdulillah, kami bersepakat menolak penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024,” tegas Endang, Rabu (16/3/2022).
Endang mengaku, penundaan pemilu tahun 2024 melanggar konstitusi UUD 1945 Pasal 22 E. Dan jika ini terjadi maka bisa berpotensi menimbulkan konflik yang memungkinkan masuknya kembali militer dalam politik.
“Ini pada gilirannya bisa memundurkan demokrasi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sultra, Lukman Abunawas melalui Wakil Ketua OKK DPD PDIP Sultra, Hasan Basri juga menyampaikan hal yang sama. Pihaknya menentang sejumlah oknum yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
“Tidak benar kalau ada yang mengatakan kader atau simpatisan PDIP itu mendukung penundaan pemilu. Kami menolak penundaan pemilu,” bebernya.
Untuk diketahui, dalam pertemuan itu nampak hadir para tokoh kedua partai tersebut. Dari Demokrat selain Endang juga terlihat Sekretaris DPD PD Sultra, S. Budhi Prasodjo, Bendahara yang juga Ketua Komisi I DPRD Sultra, Rifqi Saifullah Rasak, dan pengurus lainnya.
Sementara dari PDIP Sultra, selain Lukman Abunawas dan Hasan Basri juga hadir, Gunaryo, Wakil Ketua DPD PDIP yang juga Aleg DPRD Sultra, Amir Faisal, Wakil Ketua, Made Suparna, Kasek DPD PDIP, Alwi Genda mantan Ketua PDIP Kota Kendari dan sejumlah pengurus lainnya.
