Terkini 08 Agustus 2022 16:43 WIB

Dijanji Dapat Bantuan Rumah, tapi 65 Warga di TPA Puuwatu Masih Tinggali Tenda Darurat

Kendari – 65 warga di tempat penampungan akhir (TPA) Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga kini masih tinggal di tenda darurat. Padahal mereka dijanjikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendapat hunian pasca-kebakaran yang menghanguskan rumah mereka pada Kamis (9/6/2022) lalu.

Warga yang menjadi korban kebakaran, Fitri, mengatakan tenda darurat yang mereka tempati merupakan bantuan dari Pemkot Kendari. Tenda darurat itu dibangun di atas lahan bekas rumah warga yang terbakar sebagai tempat sementara sembari menunggu bantuan. Namun hingga dua bulan setelah kebakaran yang menghanguskan 13 bangunan couple atau 26 unit rumah itu, tempat layak huni seperti janji Pemkot Kendari belum dibangun.

“Besok itu sudah masuk dua bulan kebakaran rumah dan kami masih di sini,” kata Fitri, Senin (8/8).

Saat ini, ada 26 kepala keluarga yang tinggal di tenda darurat. Pada setiap tenda, warga memberi pembatas dari tumpukan pakaian dan tirai masing-masing keluarga. Warga tinggal seadanya. Agar tak bersentuhan langsung dengan tanah, warga hanya membentangkan terpal sebagai pengalas dalam tenda darurat.

“Iya dijanjikan mau dibangunkan rumah oleh pemerintah, tapi belum ada,” ujar Fitri.

Ketua RT 25 Kelurahan Puuwatu, Anas, membenarkan bahwa warganya yang terdampak kebakaran masih meninggali tenda darurat. Dia mengaku, warganya masih terus menunggu langkah pemerintah untuk merealisasikan janji pembangunan rumah tersebut.

“Belum memang bangunan rumah. Mungkin masih terkendala (administrasi). Permintaan data untuk disodorkan ke pusat sudah. Kami menunggu saja dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, mengaku proses bantuan untuk warga terdampak kebakaran masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat. Sambil menunggu, Ridwansyah memastikan kebutuhan warga terdampak dapat dipenuhi Pemkot Kendari.

“Teman-teman sudah sementara koordinasikan ke Kementerian Sosial. Itu masih kami tunggu dari kementerian (bangunan rumah permanen atau semi),” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, keterlambatan bantuan dari pemerintah pusat hanya terkendala koordinasi teknis terkait persyaratan-persyaratan yang diajukan guna merealisasikan kebutuhan warga terdampak. Dia menyebut, pihak kementerian juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan bertemu warga terdampak.

“Persoalan koordinasi saja, karena di kementerian itu banyak persyaratan. Kementerian juga sudah datang dan masih kami konsolidasikan,” pungkasnya.