Ekspor Komoditas Unggulan Masih Lewat Daerah Lain, Pemprov Sultra Tata Ulang Jalur Distribusi
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyusun strategi baru untuk memperbaiki jalur ekspor komoditas unggulan daerah. Langkah itu bertujuan agar proses pengiriman barang ke luar negeri dapat dilakukan langsung dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sultra, sehingga nilai ekspor tercatat sebagai kontribusi ekonomi daerah sendiri.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua menyebutkan, selama ini banyak hasil alam Sultra, baik dari sektor kelautan maupun pertanian diekspor melalui pelabuhan di luar daerah, seperti Makassar dan Surabaya. Hal itu berdampak pada tidak tercatatnya kontribusi ekspor secara resmi dalam statistik nasional.
“Selama ini, produk ekspor dari Sultra malah menambah nama besar daerah lain. Misalnya, Surabaya dikenal sebagai pusat ekspor kelapa, padahal sebagian besar produknya berasal dari Sultra,” ujar Hugua, Selasa, (8/7/2025).
Mantan Bupati Wakatobi itu menilai, kurangnya konsolidasi produk menjadi kendala utama. Meskipun volume produksi komoditas seperti kelapa cukup besar, para petani kerap menjual hasil panen mereka dalam skala kecil kepada pengepul luar daerah. Akibatnya, komoditas tersebut tidak dikirim langsung dari Sultra dan nilai ekspornya pun tak tercatat sebagai milik daerah.
“Potensi kita sebenarnya besar. Tetapi karena belum ada sentralisasi pengumpulan dan pengolahan, produk kita tersebar dan diangkut ke pelabuhan luar. Itu yang membuat angka ekspor kita lemah di atas kertas,” jelasnya.
Kata Hugua, untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sultra tengah mendorong terbentuknya sistem konsolidasi dan pengelolaan ekspor di dalam wilayah. Pelabuhan-pelabuhan strategis seperti di Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kabupaten Kolaka akan dioptimalkan sebagai jalur utama ekspor langsung.
Hugua menambahkan, jika seluruh proses ekspor termasuk pengurusan dokumen dilakukan di dalam daerah, maka Sultra akan mencatatkan nilai ekspor riil yang lebih tinggi. Peningkatan nilai ini diyakini berdampak positif terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau ekspor kita tercatat resmi di Sultra, maka kontribusi kita terhadap devisa nasional akan diakui. Dampaknya bisa memperbesar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan daerah,” tutupnya.
Laporan dan penulis: Hasmin Ladiga
Editor: Ferito Julyadi
