Harga Pertamax Naik, Pengamat Sultra Sebut Daya Beli Masyarakat Terancam dan Beban Subsidi Bisa Membengkak

Kendari – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dinilai tidak hanya berdampak pada pengguna bahan bakar nonsubsidi, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat serta menambah beban subsidi pemerintah.

Pengamat ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Syamsir Nur, mengatakan penyesuaian harga pertamax dilakukan pemerintah karena dipengaruhi perkembangan harga pasar dan kondisi perekonomian secara umum.

“Penyesuaian harga ini dipicu oleh dua hal, yakni mengikuti mekanisme pasar dan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian. Itu menjadi pilihan yang diambil pemerintah,” ujar Syamsir, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, setiap kenaikan harga selalu menghadirkan konsekuensi bagi masyarakat maupun pemerintah. Dari sisi masyarakat, kenaikan harga pertamax dapat mengurangi pendapatan riil karena selisih antara pendapatan yang diterima dengan harga kebutuhan yang harus dibayar makin menyempit.

Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan ikut terpengaruh. Dampak tersebut, kata dia, diperkirakan lebih dirasakan kelompok masyarakat menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Syamsir menjelaskan, kenaikan harga pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

“Kalau pengguna pertamax beralih ke pertalite, permintaan terhadap BBM subsidi akan meningkat,” katanya.

Kondisi itu, lanjut dia, menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak mudah. Jika kuota BBM bersubsidi ditambah, maka beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan meningkat. Namun, apabila kuota tidak ditambah, masyarakat berisiko menghadapi kelangkaan BBM subsidi.

Di sisi lain, Syamsir menilai pemerintah daerah juga akan merasakan dampaknya. Menurut dia, daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas akan menghadapi tekanan lebih besar di tengah tingginya beban fiskal dari pemerintah pusat.

“Situasi ini pada akhirnya bisa mendorong peningkatan belanja pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat, terutama di daerah, sebab kondisi ekonomi setiap daerah berbeda-beda,” pungkasnya.