Kontraktor Lokal Desak Mendagri Evaluasi Pj. Wali Kota Kendari soal Utang Proyek
Kendari – Sejumlah kontraktor lokal mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI agar mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muh Yusuf, terkait utang piutang dalam pengerjaan proyek.
Ketua Forum Komunitas Kontraktor (FKK) Kendari, Qomarullah, mengatakan ada sejumlah proyek yang telah dikerjakan para kontraktor di Kota Kendari dan telah tuntas sejak 2023 lalu. Namun hingga 2024 kini, anggaran dalam pengerjaan tersebut belum dibayarkan.
“Pekerjaan sudah kami selesaikan, tapi sampai saat ini belum dibayarkan entah dengan alasan apa,” katanya, Kamis (4/4/2024).
Pemkot Kendari justru menganggarkan pekerjaan baru dan hak-hak mereka sebagai kontraktor terkesan diabaikan. Padahal mereka sudah berupaya memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Kendari.
“Pembangunan di Kendari tidak lepas dari kerja pihak ketiga. Di mana pihak ketiga banyak melibatkan orang dalam pekerjaannya. Banyak hak-hak tukang dan buruh yang harus dibayarkan. Belum lagi utang bahan kepada mitra kerja kami,” keluhnya.
Qomarullah tidak menyebut berapa total utang piutang Pemkot Kendari kepada kontraktor. Namun mereka mendesak Mendagri agar mengevaluasi kinerja Pj. Wali Kota Kendari dan bila perlu segera dicopot dari jabatannya.
“Katanya mau menekan inflasi, tapi mematikan kontraktor lokal. Olehnya itu kami menilai upaya menekan inflasi itu hanya teori saja namun aplikasinya tidak sesuai. Karena kami kontraktor lokal saja tidak diperhatikan, dan kalau pembayaran utang ini masih berlarut-larut kami pastikan akan melakukan aksi unjuk rasa,” tegasnya.
Beberapa jenis pekerjaan yang belum terbayarkan Pemkot Kendari, di antaranya pengaspalan, terdiri dari ruas jalan di Kota Kendari, drainase, dan penataan Kali Kadia.
