KPK dan Pemprov Sultra Perkuat Pencegahan Korupsi dari Lingkungan Keluarga
Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/11/2025). Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi melalui peran keluarga pejabat dan aparatur pemerintahan.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menjelaskan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (13/11) mencakup pelatihan keluarga berintegritas, bimbingan antikorupsi, serta penguatan peran perempuan antikorupsi.
“Kegiatan keluarga berintegritas melibatkan pejabat eselon I dan II beserta pasangannya. Tujuannya agar pasangan pejabat memahami dan mampu menjadi pengingat bagi suami atau istri yang menjabat, supaya tidak terlibat dalam praktik korupsi,” ujar Friesmount.
Ia menambahkan, pendekatan pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. KPK menerapkan strategi “trisula antikorupsi” yang terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
“Pendidikan membentuk pola pikir untuk berkata tidak pada korupsi, pencegahan memperbaiki sistem agar tidak ada celah, dan penegakan hukum menindak pelaku yang melanggar,” jelasnya.
Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan. Banyak kasus korupsi di Indonesia melibatkan pasangan atau anggota keluarga pejabat, termasuk beberapa yang ditangani KPK sejak berdiri. Dari 1.919 kasus korupsi yang telah ditangani sejak berdirinya KPK pada 2002 lalu, sekitar 8 persen pelakunya perempuan, dan sebagian terkait dengan anggota keluarga pejabat.
“Kadang keluarga tidak menyadari gaya hidup berlebihan bisa jadi indikasi penyimpangan. Lewat kegiatan ini, kami ingin membuka pemahaman bahwa integritas dimulai dari lingkungan terdekat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi di daerah akan dimulai dari lingkup keluarga ASN di lingkungan pemerintah provinsi.
“Pencegahan harus dimulai dari keluarga. Jika keluarga memahami nilai integritas, maka setiap individu akan tahu batas tanggung jawabnya,” kata Andi.
Ia menyebutkan, Pemprov Sultra akan menindaklanjuti program ini hingga ke 17 kabupaten dan kota. Upaya tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri dan diperkuat oleh lingkungan keluarga.
“Sanksi sosial akibat korupsi lebih berat daripada sanksi hukum. Karena itu, keluarga perlu menyadari dampak moral dan sosial ketika terjadi pelanggaran integritas,” bebernya.
