Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Terkini

La Ode Darwin Sebut Eks Penjabat Bupati Mubar Rampok APBD 2023 – 2024

0
0
Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin. Foto: Istimewa. (30/9/2025).

Muna Barat – La Ode Darwin menyebut dua mantan Penjabat (Pj.) Bupati Muna Barat (Mubar) sebagai rampok, karena mengambil keuntungan pribadi selama mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022, 2023, dan 2024. Hal itu disampaikan Bupati Mubar, La Ode Darwin, pada Selasa (30/9/2025).

“Kalau misalnya ada pejabat yang tersinggung saya menyebut perampok APBD, suruh dia ketemu saya. Saya bukakan datanya. Kenapa 2023, 2024, kamu bikin begini? Ya, sudah, kalau tersinggung ketemu saya,” ujar Darwin.

Selama 2022 sampai 2024, Mubar memang sempat dipimpin penjabat bupati, yakni Bahri, La Ode Butolo, dan Pahri Yamsul. Darwin mengatakan dugaan korupsi APBD 2022 sampai 2024 saat ini sedang bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, termasuk temuan penyalahgunaan keuangan negara pada 15 paket jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mubar.

“Sekarang banyak persoalan muncul pada pemerintahan 2023 – 2024. Sekarang sementara bergulir di Kejaksaan Negeri Muna. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 15 paket jalan juga belum selesai dikembalikan,” katanya.

Darwin mengungkapkan kondisi keuangan Mubar saat ini memperhatikan. Hal itu disebabkan peninggalan utang demi kepentingan pribadi pemimpin sebelumnya. Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintahan terdahulu yang seharusnya menghitung sebelum melaksanakan program.

“Seharusnya dalam melahirkan program mereka hitung. Kalau dibuat seperti ini, mampukah kira-kira daerah ke depan. Sekarang kondisi Mubar sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Mau salahkan saya, tidak mungkin. Kami dengan Pak Ali Basa (Wakil Bupati Mubar) baru tujuh bulan memimpin,” ungkapnya.

Ia menuturkan data belanja pegawai APBD Mubar tahun 2021 – 2022 masih berjalan normal di bawah 150 miliar, menyisakan 150 – 200 miliar untuk membiayai infrastruktur dan kepentingan masyarakat. Namun, sejak 2023 sejumlah kebijakan diubah, termasuk peningkatan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Ia menilai rencana kebijakan bupati sebelumnya tidak memikirkan keberlanjutan daerah.

“Harusnya sudah dihitung bahwa ke depan kira-kira bagaimana. Ini tidak ada perencanaan yang matang. Mubar jadi begini ulah siapa? Saya marah dengan kondisi daerah ini. Kita ditinggalkan masalah, sedangkan kepentingan mereka hanya sesat dan tidak memikirkan keberlanjutan,” pungkasnya.

Bagikan berita ini:
Tetap terhubung dengan kami: