Langkah Hemat BBM, ASN Lingkup Pemprov Sultra Wajib Tanpa Kendaraan Bermotor Setiap Kamis
Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menerapkan langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa kendaraan bermotor setiap Kamis. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui program “Kamis Bersepeda” yang dicanangkan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
Menurutnya, gerakan tersebut tidak sekadar menjadi aturan administratif, melainkan upaya membangun budaya baru di lingkungan birokrasi melalui keteladanan pimpinan. Ia pun mengaku telah lebih dulu menerapkannya dengan rutin bersepeda dari rumah menuju kantor sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan tersebut.
“Satu hari dalam sepekan kita tanpa kendaraan bermotor dan diganti bersepeda. Ini bukan sekadar instruksi, melainkan gerakan moral. Saya sudah memulainya lebih dulu,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi BBM di lingkup pemerintahan sekaligus mendorong gaya hidup sehat bagi ASN. Aktivitas bersepeda dinilai tidak hanya menghemat energi, tetapi juga membantu menjaga kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja.
Pada pelaksanaan perdana, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat eselon terlihat ikut bersepeda menuju kantor. Gubernur mengaku telah menanyakan langsung tanggapan mereka dan sebagian besar menyambut positif kebijakan tersebut.
“Setelah saya tanya satu per satu, banyak yang merasa senang karena selain menghemat bahan bakar, kegiatan ini juga menjadi sarana olahraga,” katanya.
Untuk mendukung ASN yang tidak memiliki sepeda atau berdomisili jauh dari kantor, Pemprov Sultra menyiapkan transportasi alternatif berupa bus jemputan dengan sistem titik kumpul. Layanan tersebut mengantar pegawai ke kantor pada pagi hari dan mengembalikan mereka setelah jam kerja selesai.
“ASN akan dijemput di lokasi yang sudah ditentukan, lalu diantar ke kantor dan dipulangkan kembali. Skema ini tetap menjaga kelancaran aktivitas kerja,” jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, seluruh organisasi perangkat daerah juga diminta mensterilkan area kantor dari kendaraan bermotor setiap Kamis. Ia menilai pendekatan keteladanan lebih efektif dalam mendorong efisiensi energi sekaligus mengurangi aktivitas yang dianggap tidak perlu.
“Dengan pola ini, penggunaan energi bisa ditekan dan aktivitas berlebihan dapat dikurangi. Para pejabat pasti memahami arah kebijakan ini,” tutupnya.
