Mahasiswa Tuntut Perbaikan Pelabuhan Waode Buri, Pemkab Butur Janji Benahi
Buton Utara – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kulisusu Utara (Hippemasura) menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait kondisi infrastruktur Pelabuhan Waode Buri serta tuntutan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pelabuhan tersebut. Aksi itu digelar pada Selasa (17/3/2026) mulai pukul 08.00 Wita.
Pelabuhan Waode Buri yang berlokasi di Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), diketahui mengalami kerusakan yang memicu perhatian serius bagi kalangan mahasiswa setempat.
Ketua Umum (Ketum) Hippemasura, Nirfal, menyampaikan bahwa aksi tersebut bukan tindakan spontan, melainkan dilakukan karena tidak adanya tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur terhadap informasi yang sudah disebar melalui salah satu media. Informasi tersebut dimuat pada Rabu (18/2).
Melalui langkah tersebut, pihaknya ingin memperoleh kejelasan terkait pembenahan total yang sekian lama tidak dipedulikan oleh pemerintah terkait.
“Sebelum kami melakukan aksi demontrasi, kami pernah mediakan persoalan ini. Di situ, ada kalimat terakhir yang kami tegaskan kepada mereka yaitu, ‘Ketika tidak ada tindakan dari pihak terkait, maka kami akan melakukan aksi demontrasi untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut’. Karena tidak ada tanggapan, maka kami melakukan aksi,” ujarnya kepada Kendariinfo, Kamis (19/3).
Dalam aksi yang dilakukan, seluruh massa bergerak dari Mantan Tugu menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) hingga Sekretariat Daerah (Setda) Butur. Di sana, Hippemasura memberikan ultimatum kepada Bupati Butur, Afirudin Mathara untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara langsung di Pelabuhan Waode Buri sebelum pukul 12.00 Wita.
Setelah ultimatum berakhir, pejabat yang dituju belum juga hadir sehingga massa aksi memutuskan untuk menghentikan pemungutan retribusi dan pelayanan pelabuhan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terukur guna memperlihatkan secara konkret dampak dari lambatnya respons pemerintah daerah serta buruknya fasilitas pelabuhan terhadap masyarakat.
Pada pukul 14.30 Wita, Afirudin Mathara bersama pejabat terkait tiba di lokasi yang ditentukan. Dari hasil perbincangan bersama mahasiswa dan masyarakat, pihaknya mengakui bahwa masalah infrastruktur yang dipersoalkan memang perlu segera dibenahi.
Dari RDP tersebut, diperolah dua kesimpulan krusial. Pertama, Pemkab Butur memutuskan untuk menjadikan renovasi dan penyediaan fasilitas Pelabuhan Waode Buri sebagai fokus utama dalam tahun anggaran 2026. Kedua, pemerintah berkomitmen bahwa pengadaan aliran listrik akan direalisasikan paling lambat setelah perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Tidak hanya berakhir pada penetapan keputusan tersebut, Nirfal menyatakan pihaknya akan terus mengawal komitmen yang digaungkan pemerintah hingga benar-benar terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kesepakatan ini akan kami kawal secara ketat hingga realisasi fisik di lapangan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kulisusu Utara,” pungkas Nirfal.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Butur, Rahman, menyampaikan bahwa Pemkab Butur tidak pernah menutup diri terhadap situasi yang menyangkut kebutuhan masyarakatnya. Ia mengaku pihaknya terus berupaya agar pemerintah pusat dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada. Hal itu juga menyangkut persoalan jaringan telekomunikasi di daerah tersebut.
“Bagi kami, pemerintah daerah tidak pernah menutup diri dengan situasi ini. Kami terus berupaya melakukan lobi di pemerintah pusat untuk dapat dibantu. Pasca-Hari Raya Idulfitri ini, kami akan ke pemerintah provinsi untuk terus berupaya agar problem pembangunan daerah dapat dibantu, khususnya problem jaringan telekomunikasi,” ujar Rahman melalui keterangan resminya, Rabu (18/3).
