Kendariinfo

Media Milenial Sultra

URL Berhasil Disalin
Pemerintah

Makan Biaya, GPS pada Mobil Dinas di Kendari Belum Bisa Diterapkan

1
0
Makan Biaya, GPS pada Mobil Dinas di Kendari Belum Bisa Diterapkan
Mobil Listrik merek Ioniq digunakan oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. Foto: Yusrin Ramadhan/Kendariinfo. (25/8/2021).

Kendari – Pemasangan Global Positioning System (GPS) pada mobil dinas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum bisa diterapkan karena membutuhkan biaya yang lebih besar. 

Hal itu diungkapkan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. Dia mengatakan, yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari saat ini adalah kendaraan untuk pelayanan publik. Namun, dia tidak menampik, ke depan mobil dinas dapat menggunakan GPS. 

“Kita masih prioritaskan untuk kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat. Jadi belum untuk mobil dinas,” katanya, Selasa (16/11/2021).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir. Foto: Yusrin Ramadhan/Kendariinfo. (16/11/2021).

Kendaraan pelayanan publik yang dimaksud Sulkarnain, seperti mobil pemadam kebakaran (damkar) dan ambulans. Hal itu untuk merespons dengan cepat kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan penggunaan GPS pada mobil damkar dan ambulans, masyarakat dapat mengetahui keberadaan kendaraan tersebut.

“Tentu pemasangan GPS ini dilakukan agar dapat merespons secara cepat kebutuhan masyarakat sekitar. Kalau ada GPS-nya, kita tahu, mobil mana yang paling dekat dengan tempat kejadian sehingga nanti responsnya semakin cepat dan baik,” ujarnya.

Sejauh ini, pemasangan GPS telah diterapkan pada truk sampah konvensional. Pada mobil damkar dan ambulans akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut Sulkarnain, pemasangan GPS pada mobil dinas agar pergerakan aset negara dapat terus dipantau dan tidak disalahgunakan. Selain itu, menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pengadaan kendaraan. 

“Mobil itu sudah terpasang GPS-nya, sehingga bisa dipantau pergerakannya seperti apa. Selain itu, mobil-mobil seperti ini menjadi evaluasi dalam merencanakan pengadaan kendaraan sekaligus penataan konsep pelayanan, apakah akan memakai konsep desentralisasi atau sentralisasi,” pungkasnya.

Bagikan berita ini:
Tetap terhubung dengan kami: