MPP Kendari Jadi Salah Satu Mal Pelayanan Publik Digital Percontohan di Indonesia
Kendari – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kendari, menjadi salah satu dari 21 MPP digital percontohan di Indonesia. MPP Kota Kendari menjadi satu-satunya di Sulawesi dan Indonesia Timur yang menjadi pilot project.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu saat mengikuti Soft Launching MPP Digital di Istana Wakil Presiden (Wapres), menyambut baik acara nasional tersebut. Di mana Kota Kendari menjadi salah satu lokus percontohan MPP Digital di Indonesia.
“Pemerintah Kota Kendari siap menjadi katalisator dan garda terdepan dalam pelayanan prima kepada masyarakat, terutama pelayanan secara digital,” kata Pj. Wali Kota Kendari usai acara soft launching MPP Digital Nasional, Selasa (20/6/2023).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Kendari, Maman Firmansyah menjelaskan, Mal Pelayanan Publik dibuat untuk memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat.
“Diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa berkembang secara pesat, sebab semua layanan perizinan ada dalam satu tempat yang secara efisien dapat dijangkau seluruh masyarakat Kota Kendari,” jelasnya.
MPP Kota Kendari melibatkan lebih dari 20 instansi serta lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terintegrasi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Perbankan, BPN, PLN, PDAM, BNN, Polres, Ombudsman, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, diketahui sebelumnya Wapres Ma’ruf Amin meluncurkan MPP Digital tahap awal yang diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, MPP Digital merupakan bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya.
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” ungkap Wapres dalam acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wakil Presiden, dilansir menpan.go.id.
Kehadiran MPP Digital yang diinisiasi secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian tersebut diharapkan mengakselerasi pelayanan publik.
“Cermati aspirasi, umpan balik, dan sempurnakan dari waktu ke waktu. (MPP Digital menjadi) cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan,” ujar Wapres.
