Pemekaran Konawe Timur Sudah Siap, Tinggal Tunggu Pencabutan Moratorium DOB

Sulawesi Tenggara – Pemekaran Konawe Timur sebagai kabupaten baru di Sulawesi Tenggara (Sultra) kabarnya sudah siap. Segala dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan telah disiapkan dan tinggal menunggu pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat. 

Hal itu diungkapkan Ketua Pemekaran Konawe Timur, Ridwansyah Taridala. Dia mengatakan, persyaratan mulai dari cakupan serta potensi wilayah, penduduk, sumber daya manusia, dan sumber daya alam telah terpenuhi sejak munculnya ide pemekaran Konawe Timur pada 2014 lalu.

“Kita sekarang prinsipnya menunggu kebijakan pemerintah pusat yang sementara ini moratorium pemekaran. Ketika kebijakan itu ditarik, kita posisinya siap,” kata Ridwansyah kepada Kendariinfo, Sabtu (9/7/2022).

Wilayah Konawe Timur jika menjadi kabupaten baru bakal memiliki 12 kecamatan yang meliputi Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda, Wolasi, Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur, dan Laonti. Ridwansyah menyebut, potensi wilayah yang bakal menjadi andalan adalah Bandara Haluoleo di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto dan Pelabuhan Lapuko, Kecamatan Moramo. 

“Makanya ibu kotanya di Konda. Itu adalah titik tengah antara yang terjauh Laonti dengan Mowila. Konda ada di tengah-tengah,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan, perjuangan untuk memisahkan Konawe Timur dari Konawe Selatan juga dilakukan dengan pembentukan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (PP-DOB) pada 2017. Bersama pengurus dari berbagai daerah di Indonesia, Konawe Timur sebagai inisiator Forkonas PP-DOB terus memperjuangkan terbentuknya daerah otonomi baru. 

“Saya dan teman-teman di Konawe Timur ini memprakarsai membentuk forum nasional dan direspons seluruh Indonesia. Setelah itu terbentuk, kita lakukan lobi-lobi sampai ke DPR RI,” jelasnya. 

Forum itu pun membuahkan hasil. Mereka berhasil memaparkan DOB Konawe Timur di Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI. Bahkan Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon Ibu Kota Konawe Timur di Kecamatan Konda.

“Kuncinya kebijakan moratorium belum dicabut,” pungkasnya.