Pemkab dan DPRD Konawe Terima Hasil Pemeriksaan BPK tentang Kinerja dan PDTT
Konawe – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Ardin bersama Sekda Konawe, Ferdinand Sapan menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sultra tentang hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), Kamis (19/1/2023).
Hal ini juga tak lepas dari kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja DPRD Kabupaten Konawe dalam mengawasi seluruh proses tahapan tersebut.
Pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal dilaksanakan BPK sebagai upaya untuk menguji dan menilai apakah pembelanjaan yang terkait dengan belanja modal yang dilaksanakan oleh Pemkab Konawe telah dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BPK sebagai lembaga pemeriksa dan penilai berperan dalam melaksanakan evaluasi atas pembelanjaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan Konawe serta bagaimana kinerja DPRD Konawe dalam mengawasi anggaran.
Hal tersebut dilaksanakan untuk menggiring kinerja pemerintah dan DPRD Konawe agar dalam pengelolaan dan belanja anggaran tetap berada pada jalur yang benar dan seharusnya, jangan sampai pengelolaan anggaran nantinya dapat menimbulkan permasalahan dengan adanya temuan atas penyalahgunaan pengelolaan uang negara.
Dengan kinerja DPRD Kabupaten Konawe yang melakukan pengawasan anggaran dengan baik sehingga Kabupaten Konawe diberikan penghargaan tersebut.
Oleh karena itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Dadek Nandemar berharap agar DPRD dan pemerintah selalu bekerja beriringan agar anggaran dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya.
Ia juga mengatakan melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.
Kata dia, dengan bekerja baik maka DPRD bersama pemerintah dalam menyusun anggaran akan lebih berhati-hati lagi, sehingga menghasilkan penggunaan anggaran yang tepat guna.
“Kami melihat bahwa baik pemerintah dan DPRD harus ada sinkronisasi yang baik, harus ada pijakan yang benar dan harus ada duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dalam pengelolaan pemerintahan,” katanya.
