Pemkab Kolut Gelar Musrenbang RKPD 2027, Fokus 5 Program Prioritas
Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tingkat kecamatan di Kota Lasusua, Kabupaten Kolut, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (13/2/2026).
Musrenbang kali ini dipusatkan pada tiga kecamatan, yakni Lasusua, Katoi, dan Kodeoha. Kegiatan yang dibuka Bupati Kolut, Nur Rahman Umar, ini dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta perangkat daerah terkait.
Nur Rahman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi forum strategis penyatuan aspirasi tiga kecamatan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras.
“Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyatukan aspirasi tiga kecamatan. Perencanaan yang dihasilkan tidak boleh parsial, tetapi harus terintegrasi dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya, Jumat (13/2).
RKPD tahun anggaran 2027 difokuskan pada lima program prioritas. Pertama, peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Kedua, penanggulangan kemiskinan serta pengendalian stunting secara terintegrasi. Ketiga, penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kelima, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
Nur Rahman mengungkapkan bahwa anggaran Pemkab Kolut berkurang sebanyak Rp400 miliar akibat kebijakan pemerintah pusat.
“Angka Rp400 miliar itu bukan kecil. Berapa banyak sekolah yang harusnya dibangun, jembatan yang diperbaiki, bibit yang harusnya kita adakan untuk masyarakat. Tetapi ini kondisi yang harus kita pahami bersama,” ungkapnya.
Di tengah efisiensi yang berdampak besar pada keuangan daerah, Nur Rahman menekankan semua usulan dalam Musrenbang tersebut akan tetap diperhatikan. Namun, pelaksanaannya tetap mengacu pada kemampuan keuangan yang tersedia.
“Jangan sampai ada anggapan Musrenbang ini hanya formalitas atau tidak ditindaklanjuti. Semua usulan tetap menjadi perhatian. Namun kita harus realistis sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai prosedur, mekanisme, dan perencanaan yang jelas agar tidak berisiko hukum.
“Tidak dibenarkan lagi ada kegiatan tanpa perencanaan. Kalau kita tabrak aturan, itu berisiko hukum. Semua harus melalui prosedur, mekanisme, dan perencanaan yang jelas,” ujarnya.
Melalui Musrenbang tersebut, Nur Rahman mengajak seluruh perangkat daerah terkait agar merumuskan usulan yang terukur, realistis, dan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
