Pemkot Kendari Matangkan RKPD 2027, Fokus Profesionalitas ASN hingga Stunting
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui forum perangkat daerah yang digelar di Ruang Samaturu, Balai Kota Kendari, Rabu (25/2/2026).
Dalam forum tersebut, membahas arah pembangunan daerah yang difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan stunting dan inflasi.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan penyusunan RKPD 2027 menjadi fase penting karena merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 sekaligus awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045.
Menurutnya, forum perangkat daerah merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan dengan rencana kerja masing-masing perangkat daerah.
Program yang disusun, kata dia, harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Yang menjadi perhatian utama kita saat ini adalah penanganan angka stunting dan pengendalian inflasi. Inflasi di Kota Kendari mengalami kenaikan sejak awal tahun 2026, dan ini merupakan dampak dari kondisi nasional,” ujar Siska.
Selain dua isu tersebut, Siska juga menekankan pentingnya dukungan terhadap agenda prioritas nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, program makanan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), hingga sekolah rakyat. Seluruh perangkat daerah diminta mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam rencana kerja masing-masing.
Dalam arahannya, Siska menggarisbawahi empat poin utama kepada seluruh OPD, yakni memperkuat sinergi antarprogram, menyusun skala prioritas berbasis efisiensi anggaran, fokus pada penanganan isu strategis seperti stunting, pengangguran, persampahan, banjir, infrastruktur dan pemberdayaan UMKM, serta memastikan integrasi data yang valid agar kebijakan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan RKPD 2027 tetap mengacu pada pagu indikatif yang telah ditetapkan dan tidak melampaui batas anggaran demi kepentingan internal, melainkan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
