Pemkot Kendari Perkuat Pendamping Keluarga untuk Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan hingga Stunting
Kendari – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperkuat kemampuan tenaga layanan pendamping keluarga untuk menangani persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengasuhan, hingga stunting.
Penguatan itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Tenaga Layanan Pemberdayaan Perempuan untuk Pembelajaran Keluarga yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, Kamis (6/8/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan mengatakan keluarga menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi keluarga.
Menurut Amir, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan keluarga membutuhkan pendampingan yang tepat. Persoalan tersebut meliputi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pola pengasuhan, stunting, kesehatan reproduksi remaja, hingga penggunaan teknologi digital.
“Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia. Keluarga merupakan fondasi utama untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” kata Amir.
Ia menilai tenaga layanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu keluarga menghadapi persoalan tersebut.
Amir meminta tenaga layanan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu membantu masyarakat menemukan solusi dan menghubungkan mereka dengan layanan yang sesuai ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Tenaga layanan harus menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi yang benar, solusi tepat, serta pelayanan yang ramah, profesional, dan menjaga kerahasiaan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, DP3A Kota Kendari memberikan pembekalan kepada peserta mengenai pengenalan dini persoalan keluarga, konseling dasar, mekanisme rujukan, dan kerja sama lintas sektor.
