Kendari 10 Februari 2026 10:31 WIB

Pemprov Sultra Kembali Undang Nur Alam untuk Mediasi Konflik Yayasan Unsultra

Kendari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengundang mantan Gubernur Nur Alam untuk hadir dalam agenda fasilitasi dan mediasi konflik internal Yayasan Pendidikan Tinggi Sultra yang berdampak pada pengelolaan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) di Kota Kendari.

Undangan tersebut merupakan undangan kedua yang dilayangkan Pemprov Sultra setelah Nur Alam, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sultra, tidak menghadiri agenda mediasi yang digelar sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, mengatakan pengiriman undangan kedua ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog guna meredam konflik berkepanjangan di tubuh yayasan.

“Kami telah mengirimkan undangan mediasi kedua untuk kedua belah pihak pada hari Kamis, 5 Februari pekan lalu,” ujar Asrun Lio, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, agenda fasilitasi dan mediasi lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, pukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra.

Konflik yayasan saat ini melibatkan dua kubu yang sama-sama mengeklaim sebagai pengurus sah, yakni kubu Dr. Muhammad Yusuf dan kubu Nur Alam. Polemik tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola perguruan tinggi serta kepastian akademik mahasiswa dan civitas akademika Unsultra.

Asrun Lio menegaskan, mediasi ini bertujuan mencari solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan institusi pendidikan serta melindungi hak-hak akademik mahasiswa.

“Pertemuan fasilitasi ini merupakan bentuk iktikad baik pemerintah daerah untuk mendengarkan keterangan secara berimbang dari para pihak serta menjaga iklim pendidikan tetap kondusif,” lanjut Asrun Lio.

Sebelumnya, Yusuf telah menghadiri undangan fasilitasi dan mediasi yang digelar pada Senin, 2 Februari lalu. Karena itu, Pemprov Sultra menekankan pentingnya kehadiran Nur Alam dalam mediasi lanjutan sebagai langkah positif untuk menyelesaikan sengketa internal yayasan secara menyeluruh.

Pemprov Sultra menegaskan akan terus memfasilitasi dialog yang konstruktif dan berimbang, sembari mendorong seluruh pihak mengedepankan kepentingan institusi pendidikan dan mahasiswa di atas konflik kepengurusan yayasan.