Pergantian 2 Ketua PBSI di Sultra Dinilai Cacat Hukum, Pengurus Layangkan Protes
Muna – Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Bariun, menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) pergantian dua ketua PBSI daerah. Musdalub tersebut dinilai cacat hukum dan sejumlah pengurus melayangkan protes.
Dua orang yang diganti melalui musdalub adalah Ketua PBSI Muna, Laode Darmansyah. Ia digantikan pimpinan sementara atau kartaker, Laode Murham. Ketua PBSI Konawe, Muh. Akib Ras, juga digantikan karteker Rusli.
Ketua PBSI Muna, Laode Darmansyah, mengaku langkah LM Bariun dalam musdalub tidak memiliki legalitas sah. Sebab masa kepengurusan mereka hingga 15 Juli 2025.
“Jabatan kami itu empat tahun, dimulai 15 Juli 2021-15 Juli 2025,” tegasnya, Selasa (31/12/2024).
Darmansyah menyebut langkah LM Bariun sangat sepihak. Apalagi musdalub tidak diketahui PBSI Muna sendiri dan pengurus KONI Sultra. Ia pun akan mengadukan LM Bariun ke PBSI pusat agar membatalkan hasil musdalub tersebut.
Sama halnya dengan Ketua PBSI Konawe, Muh. Akib Ras. Ia mengkritik keras sikap LM Bariun yang tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan PBSI Konawe sebelum mengadakan Musdalub.
“Tindakan ini sungguh arogan. Musda yang mengukuhkan saya sebagai Ketua PBSI Konawe dilakukan secara sah di bawah kepengurusan PBSI Sultra. Jika pengurus provinsi saat ini belum dilantik, bagaimana mungkin mereka menunjuk karteker dan mengadakan mubes,” sesalnya.
Akib justru mempertanyakan peran LM Bariun saat memimpin Ketua PBSI Sultra. Ia dinilai arogan apalagi melakukan pergantian dua ketua PBSI dan menunjuk karteker sebagai pengganti. Masalah itu akan diteruskan ke PBSI pusat agar LM Bariun segera dicopot dari jabatannya.
“Ketum PBSI Sultra ini gagal menjalankan organisasi. Sudah seharusnya dia yang diganti,” bebernya.
Menanggapi itu, Ketua PBSI Sultra, LM Bariun, mengaku musdalub digelar karena adanya keluhan dari klub-klub di daerah tersebut. Dia menyebut PBSI Muna dan Konawe tidak aktif melahirkan bibit atlet bulu tangkis.
“Yang memberi penilaian itu adalah klub-klub. Dalam anggaran dasar rumah tangga atau AD/ART, klub-klub itu dianggap organisasi pada posisi tidak mengayomi mereka. Jika program tidak berjalan lagi, maka mereka bisa bersurat ke kami untuk diminta dilaksanakan musdalub. Itu dasarnya,” jelasnya.
