Polda Sultra Bongkar 16 Kasus Mafia BBM dan LPG Subsidi, 18 Orang Ditangkap

Kendari – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 16 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Dalam pengungkapan selama periode 1 Oktober hingga 12 November 2026 tersebut, sebanyak 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dirreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Wisnu Wibowo, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut program Quick Wins Kapolri dalam memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan distribusi BBM dan LPG bersubsidi,” kata Wisnu saat konferensi pers di Mapolda Sultra, Kamis (12/11/2026).

Dari 16 kasus tersebut, polisi menyita 14.780 liter solar, 3.183 liter pertalite, serta 443 tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Barang bukti tersebut diamankan dari berbagai kasus yang melibatkan dugaan penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi.

Wisnu menjelaskan, para pelaku menggunakan sejumlah modus untuk menyalahgunakan subsidi energi. Di antaranya mengumpulkan LPG bersubsidi dari pangkalan maupun pengecer serta mengangkut BBM subsidi untuk dijual kembali ke wilayah yang memiliki selisih harga lebih tinggi.

“Praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi ini merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah. Karena itu, kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hendra, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Sultra atas pengungkapan kasus tersebut. Ia menyebut dukungan terhadap penegakan hukum dilakukan melalui penyediaan data dan informasi untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi.

“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, termasuk melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi,” ujar Hendra.

Hendra juga memastikan Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM dan LPG masyarakat di Sultra. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan energi bersubsidi.

“Kami terus berupaya memastikan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat Sultra terpenuhi. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan,” ujarnya.

Menurut dia, pengungkapan 16 kasus tersebut menjadi bagian dari upaya mempersempit ruang penyalahgunaan subsidi energi di Sultra.