Polda Sultra Catat Knalpot Brong dan Tak Berhelm Mendominasi di Operasi Patuh Anoa 2026
Kendari – Knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau brong dan pengendara tanpa mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) menjadi pelanggaran terbanyak selama pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2026 di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kapolda Sultra, Irjen Pol Himawan Bayu Aji, mengatakan sebanyak 1.233 pelanggaran yang dikenai sanksi tilang. Dari jumlah tersebut, 986 pelanggaran di antaranya merupakan sasaran prioritas dalam operasi kepolisian tersebut.
Dari 10 sasaran prioritas penindakan, penggunaan knalpot brong menempati urutan pertama dengan 435 pelanggaran.
“Dari 1.233 pelanggaran yang ditindak selama operasi, 435 diantaranya merupakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis,” ujarnya dalam konferensi pers di Sat PJR Polda Sultra, Selasa (10/11/2026).
Selanjutnya, pengendara yang tidak menggunakan helm SNI tercatat sebanyak 261 pelanggaran. Sementara pengendara yang melawan arus berada di urutan ketiga dengan 69 pelanggaran.
Selain itu, polisi juga menindak 58 pelanggaran terkait tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan dan 54 pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt.
Pelanggaran lainnya meliputi tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sebanyak 51 kasus, pengemudi di bawah umur 42 kasus, serta menggunakan handphone atau merokok saat berkendara sebanyak 6 kasus.
Sementara itu, pelanggaran balapan liar dan berboncengan lebih dari satu orang masing-masing tercatat sebanyak 5 kasus.
Operasi Patuh Anoa 2026 sendiri berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Katanya, Operasi Patuh Anoa 2026 ini dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta meminimalisasi pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan kelompok usia, pelanggaran lalu lintas didominasi pengendara berusia 16 – 20 tahun yang mayoritas merupakan pelajar, disusul kelompok usia 21 – 25 tahun yang didominasi kalangan mahasiswa. Sehingga dengan adanya penindakan ini untuk menunjukkan kepada pihak pelanggar bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan saat berkendara.
“Ini bagian dari edukasi untuk menunjukkan bahwa ini tidak baik,” ungkapnya.
Penindakan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran di jalan raya.
