Rapat Paripurna HUT ke-195 Kota Kendari, Memotret Capaian dan Tantangan Pembangunan
Kendari – Rapat paripurna HUT ke-195 Kota Kendari, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rabu (6/5/2026), memotret kinerja pembangunan kota, hingga isu-isu yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mencapai 5,16 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka kemiskinan juga tercatat turun menjadi 4,18 persen, diikuti perbaikan ketimpangan pendapatan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini berada di angka 86,36 persen.
“Perjalanan ini merupakan hasil kerja kolektif. Dari kawasan teluk, Kota Kendari kini berkembang menjadi kota jasa dengan posisi strategis,” ujar Siska.
Ia juga memaparkan pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan membaiknya sejumlah indikator makro pembangunan.
Namun, di tengah tren positif tersebut, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi perhatian. Angkanya tercatat 5,94 persen, yang antara lain dipengaruhi oleh tingginya arus urbanisasi ke Kota Kendari. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sektor ketenagakerjaan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dirasakan.
Selain itu, dinamika pembangunan perkotaan yang terus berkembang juga menuntut kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik yang adaptif terhadap pertumbuhan penduduk.
Di sisi lain, jelas Siska, Kota Kendari tengah bersiap menjadi tuan rumah forum internasional United Cities and Local Governments-Asia Pacific (UCLG Aspac) yang akan dihadiri delegasi dari berbagai negara. Agenda ini dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah, sekaligus menguji kesiapan kota dalam menyelenggarakan kegiatan berskala global.
“Ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan potensi Kota Kendari sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak,” kata Siska.
Ketua DPRD Kota Kendari, LM Inarto, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara capaian dan evaluasi dalam pembangunan daerah. Ia menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah kota perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
“Kerja sama ini penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Inarto.
